TRIBUNBANTEN.COM - Logo halal baru yang diterbitkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama menuai polemik.

Ketentuan mengenai logo baru tersebut tertuang dalam surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Surat ini ditandatangani Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada 10 Februari 2022.

Surat keputusan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga: Tanpa Makanan Khusus, Jokowi dan Iriana Berkemah di IKN

Baca juga: Cara Mudah Perpanjang SIM secara Online, Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan

Kata MUI

Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah KH Sholahuddin Al Aiyub menilai seharusnya penetapan logo halal baru melibatkan aspirasi banyak pihak.

"Semestinya, penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengokomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang halal," ujar Aiyub dikutip dari laman MUI, Selasa (15/3/2022).

Diberitakan Tribunnews, Aiyub mengatakan jika sebenarnya, sejak tahun 2019 ketika Menteri Agama dijabat Fachrul Razi, MUI dan Kemenag telah mencapai kesepakatan logo halal.

Saat itu, logo halal yang disepakati bentuknya bulat seperti logo halal MUI.

Bedanya, tulisan melingkat Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Desain seperti itu, menurutnya, menjembatani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sejak pertemuan itu, belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo Halal Indonesia," tutur Aiyub.

Ia juga menambahkan jika MUI memahami peraturan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH.

Namun, Aiyub mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba jadi, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen.