Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan pihaknya melihat beberapa gejala dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Muhammadiyah, kata Abdul, memiliki perhatian khusus terhadap masalah ketatanegaraan.

"Muhammadiyah melihat ada beberapa gejala pada ketatanegaraan Indonesia ini. Ada distorsi, ada gejala deviasi, dan paling terlihat adalah stagnansi," ujar Abdul Muti dalam keterangan tertulis, Rabu (16/3/2022).

Hal tersebut diungkapkan Abdul dalam Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Menurut Abdul Muti, saat ini terdapat beberapa permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan.

Baca juga: Muhammadiyah Tak Mempermasalahkan Perubahan Logo Halal MUI Jadi Halal Indonesia oleh Kemenag

Abdul Muti mengungkapkan masalah tersebut di antaranya terkait Pemilu hingga masalah sistem presidensial.

"Banyak kita berdiskusi mengenai sistem pemilu, sistem bikameral antara DPR dan DPD, atau presidensial yang menjadi bagian sistem ketatanegaraan ternyata dalam pelaksanaannya memang ada banyak catatan," kata Abdul.

"Dalam berbagai isu kenegaraan yang Muhammadiyah jadi bagian bangsa Indonesia, yang konsen pada masalah ini," tambah Abdul.

Sementara itu, Rektor UMJ Mamun Murod memandang perlunya perbaikan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Baca juga: Respon Muhammadiyah Terkait MUI Perbolehkan Shaf Salat Tanpa Jarak

Langkah ini, menurutnya perlu dilakukan karena banyak produk ketatanegaraan yang menjadi polemik di ruang publik.

"Sistem ketatanegaraan yang baik itu akan menghasilkan produk tata negara yang baik pula. Ketika produk itu jelek, tanda-tanda menurunnya sangat terlihat," kata Mamun.

Dirinya mencontohkan beberapa produk Undang-Undang seperti UU IKN dan UU Ciptaker sebagai contoh hasil kualitas ketatanegaraan yang kian menurun.

Beberapa produk perundangan tersebut, kata Mamun, menjadi contoh karena dalam perumusannya sangat meminimalisir partisipasi publik.

“Karena dalam prosesnya tidak sesuai dengan semangat pancasila dan kepentingan masyarakat banyak," ujar Mamun.

Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan dilakukan di Solo, Jawa Tengah, 18-20 November 2022.