Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di titik nol lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), pada tanggal 13 -15 Maret 2022 bersama sejumlah Menteri serta kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Dikabarkan hanya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, yang ikut berkemah dengan Jokowi.

Sebelumnya ada puluhan gubernur yang mengikuti acara penyatuan tanah dan air di titik nol kilometer IKN pada tanggal 14 Maret 2022

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mendorong agar Pemerintah menjelaskan substansi dari kegiatan perkemahan ini secara terbuka kepada publik.

Baca juga: Hari Kedua Kemah di Titik Nol Kilometer IKN, Jokowi Agendakan Hadiri Kegiatan Vaksinasi Hari Ini

Sehingga, jangan sampai timbul kesan di masyarakat hanya sekedar acara seremonial belaka.

Terlebih, masyarakat masih minim informasi tentang perkemahan ini sehingga Pemerintah perlu memberikan penjelasan agar publik bisa memahami dengan baik substansinya.

"Kita mendorong agar proses pelaksanaan pembangunan di IKN dilaksanakan secara terbuka alias transparan. IKN ini kan menjadi pusat perhatian oleh seluruh rakyat. Wajar jika publik mempertanyakan," kata Guspardi Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, transparansi atau keterbukaan mempunyai arti sangat penting untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik.

Sekaligus memberikan pesan bahwa IKN adalah agenda besar bersama seluruh elemen bangsa, bukan mengesankan hanya kepentingan elite semata.

"Agar pemerintah tidak disudutkan terus, terutama oleh pihak-pihak yang kurang setuju dengan IKN," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Baca juga: Bamsoet: Berkemah di IKN Nusantara Sangat Berkesan, Ditemani Sinar Bulan dan Jutaan Bintang

"Saat membahas RUU IKN, kami anggota Pantia Khusus (Pansus) pernah melakukan kunjungan kesana. Ketika itu hanya bisa melihat dari udara dengan menaiki helikopter, karena akses sangat sulit dan tidak bisa masuk ke titik nol," tambahnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu juga mengemukakan, proyek pembangunan ibu kota negara tersebut menjadi pekerjaan tidak mudah, sehingga perlu dukungan banyak pihak dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor.

Oleh karena itu diharapkan Presiden Jokowi dapat mengisi nilai-nilai dan manfaat agenda perkemahan tersebut dengan memperhatikan kondisi riil dengan seksama.

"Sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang akan diambil Pemerintah dapat mencerminkan realitas kebutuhan dan tantangan di IKN dan kebijakan itu berpihak pada masyarakat," pungkasnya.