Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menilai kepala dan perangkat desa harus tergerak untuk mewujudkan desa digital.

Menurut Budi Arie, hal paling mendasar yang diperlukan saat ini membuat situs resmi desa.

"Untuk mencapai desa digital, desa harus memiliki website. Dengan begitu akan lebih mudah melakukan integrasi, termasuk Bupati bisa mengontrol data perkembangan masyarakat akan jauh lebih gampang," ucapnya dalam  launching TribunGorontalo.com sekaligus talkshow Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Gorontalo, Kamis (17/3/2022).

Wamendes meyakini data yang dihimpun di website desa akan memudahkan tingkat kabupaten/kota untuk mengambil kebijakan.

Budi Arie menekankan masih banyak desa yang belum memiliki webiste desa.

Merujuk data Kemendes, tahun 2021 dari 72 ribu desa di 34 provinsi, masih sekitar 21 ribu desa yang belum memiliki website resmi.

"Itupun yang update kurang dari 1000 desa," tegas Wamendes.

Baca juga: TribunGorontalo.com Jadi Portal Ke-62 Tribun Network, Utamakan Live Streaming dari Lapangan

Padahal menurut Wamen, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana khusus untuk membuat situs resmi desa.

"Bikin website desa itu murah kok, sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta. Sudah ada templatenya, dan bisa pakai anggaran desa," ujarnya.

Wamen menyebut, indikator desa bisa beradaptasi dengan era digital ini antara lain desa mengelola informasi dan menyampaikan data dan kegiatan desa, melalui website dan media sosial.

Asisten II Gubernur Gorontalo Sultan Rusdi menanggapi pernyataan Wamendes Budi Arie.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah beberapa desa masih mengalami blankspot.

"Desa sebetulnya mau bikin desa digital lebih banyak, bikin website, namun desa kami di Gorontalo, masih banyak blank spot, BTS jaringan masih susah," ujarnya.