TRIBUNNEWS.COM - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan kebijakan pemerintah terkait minyak goreng seharusnya dikaji secara mendalam.

Menurutnya, kebijakan publik harus dikaji dari berbagai aspek.

Tulus pun menyebut, masyarakat menjadi 'kelinci percobaan' atas kebijakan dari pemerintah.

"Masyarakat nampaknya memang dijadikan kelinci percobaan untuk menguji coba berbagai kebijakan pemerintah itu, kebijakan yang tidak bijak," ujarnya dalam program Primetime News Metro TV, Kamis (17/3/2022), dilansir YouTube metrotvnews.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan Terus Naik, Mendag: Harganya akan Turun Seiring Banyaknya Stok di Pasar

Baca juga: Langkah Mengembalikan Harga Minyak Goreng ke Mekanisme Pasar Menunjukkan Kelemahan Pemerintah

Ia melanjutkan, kebijakan pemerintah terkait minyak goreng selalu berubah sejak lima bulan terakhir.

"Kalau sebagai kebijakan publik, harusnya sudah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek."

"Tapi, ini sejak lima bulan atau empat bulan terakhir, kebijakan itu terus berganti," jelas Tulus Abadi.

Mendag Akui Tak Bisa Lawan Mafia Minyak Goreng

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengakui tidak dapat melawan penyimpangan minyak goreng yang dilakukan para mafia dan para spekulan, karena keterbatasan kewenangannya dalam undang-undang.

Hal tersebut disampaikan Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Lutfi menyebut, minyak goreng yang seharusnya dinikmati masyarakat, tetapi ada yang diekspor secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan.

Baca juga: HET Dicabut, Stok Minyak Goreng di Majalengka Kini Melimpah, Harganya Langsung Melejit

Baca juga: 2 Kali Absen Rapat di DPR, Mendag Bantah Mengelak Hindari Masalah Minyak Goreng 

"Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut."

"Begitu saya bicara dengan Satgas Pangan, pertama kali yang dipunyai Kemendag ada dua, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 7 dan 8."

"Tetapi cangkokannya kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini," katanya, seperti diberitakan Tribunnews.com.

Pemerintah Cabut Peraturan HET Minyak Goreng

Mendag Muhammad Lutfi mencabut peraturan Harga Eceren Tertinggi (HET) minyak goreng, seiring terjadinya kelangkaan komoditas pangan tersebut di lapangan.

"Iya dicabut HET. Jadi harga minyak goreng kemasan dibebaskan, tetapi untuk curah dibatasi Rp 14 ribu per liter," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Komisi VI DPR akan Panggil Pengusaha Sawit dan Distributor Minyak Goreng

Baca juga: Nusron Wahid: Kebijakan Mendag soal Minyak Goreng Mempersulit Rakyat

Menurutnya, alasan dicabutnya HET minyak goreng karena saat ini terjadi kelangkaan di berbagai daerah dan harganya banyak tidak sesuai yang ditetapkan.

"Pasar akan menyesuaikan keekonomian terbarunya, keseimbangan terbarunya."

"Mungkin ada kebingunan, tapi dengan harga keekonomian dan nanti dalam waktu dekat harga CPO internasional akan terkoreksi, kembali keseimbangan barunya maka mereka akan punya harga keekonomian yang sesuai dengan mekanisme pasar," terang Oke.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan menetapkan HET baru untuk minyak goreng mulai 1 Februari 2022.

HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Seno Tri Sulistiyono)

Berita lain terkait Harga Minyak Goreng