Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan alasan pihak yang melemparkan wacana penundaan pemilu.

Puan mengatakan penundaan pemilu sedianya dilakukan ketika ada situasi mendesak atau force majeure.

"Pertama ada satu proses yang kemudian Apakah ini sudah menjadi force majeure.  maksudnya ada sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harus adanya amandemen terkait dengan penundaan Pemilu," ucap Puan yang dikutip dari siaran Youtube CNN Indonesia, Rabu (23/3/2022).

Menurut Puan, saat ini belum ada situasi negara Indonesia yang menunjukan terjadinya force majeure.

Dirinya menyontohkan force majeure yang terjadi misalnya bencana besar yang tidak bisa ditanggulangi.

"Biasanya itu penundaan pemilu kalau kemudian terjadi force majeur. Apakah bencana nasional yang Wah hebat sekali sehingga tidak bisa atau terjadi hal-hal yang luar biasa sampai tidak bisa tertanggulangi sehingga harus ada penundaan. Apakah itu sudah terjadi? karena sampai saat ini Insya Allah jangan sampai terjadi itu yang pertama," tutur Puan.

Selain itu, Puan menilai penundaan Pemilu akan memberikan preseden buruk untuk pemerintahan Indonesia ke depannya.

Baca juga: Instruksi Megawati, Puan Tegaskan PDI Perjuangan Solid Tolak Penundaan Pemilu 

Menurut Puan, nantinya akan ada pihak-pihak yang kembali mendorong perpanjangan masa jabatan.

"Jika suatu saat nanti kalau sudah terjadi pergantian pergantian pemerintahan atau presiden. Kemudian merasa bahwa masih populer, masih dibutuhkan dan masih lain-lain sebagainya, itu kemudian ada perpanjangan lagi. Itu kan ini harus kita simak dan kita perhatikan baik-baik dan jangan juga kemudian merugikan rakyat," pungkas Puan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar mengungkapkan klaim bahwa 110 juta warga mendukung penundaan Pemilu.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Puan Maharani: Coba Tanya Sama yang Di Sana

Isu penundaan Pemilu juga sempat dihembuskan oleh sejumlah pimpinan parpol, yakni Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.