TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dan gregetan melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di depan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan pejabat lainnya Jokowi mengatakan barang-barang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Namun tetap saja harus diimpor.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini," tegas Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

"Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi.

Bahkan kata Presiden, seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri.

Padahal produk tersebut, lanjut Kepala Negara, sangat bisa dibuat di dalam negeri.

"Selain itu, alat kesehatan, nih pak Menkes, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang. Ada (malah) beli impor," katanya.

Belum lagi alat pertanian, seperti traktor yang didatangkan dari luar negeri.

Padahal traktor tersebut tidak high technology.

Sebut Nama Menteri

Presiden bahkan mencontohkan traktor yang digunakan untuk menanam jagung di Atambua, Kamis (24/3/2022) kemarin.

"Alsintan, Pak Mentan (Menteri Pertanian). Apa traktor-traktor kaya gitu bukan high tech aja impor, jengkel saya."

"Saya kemarin dari Atambua menanam jagung, saya lihat traktor, Alsintan, saya lihat aduh, gak boleh pak menteri, gak boleh."

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, ini apa ini," kata Jokowi.

Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Jokowi juga meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

"Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya enggak banyak- banyak saja sampai Mei," kata Presiden.

Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.

Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM maka uang akan berputar di dalam negeri.

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi."

"Itu berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," ujarnya.

Larang Tepuk Tangan

Saking jengkelnya, Jokowi  bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan. 

Presiden bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya.

Karena tidak habis pikir kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak yang membeli barang impor.

"Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang kadang gimana toh aduh (tunjuk kepala)? Saya detilkan lagi, gregetan saya," kata Presiden.

 Presiden mengatakan apabila anggaran yang ada dibelikan produk dalam negeri alias UMKM, akan dapat mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, anggaran di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai 420 triliun.

Apabila anggaran tersebut digunakan 40 persen saja untuk membeli produk lokal alias UMKM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 1,71 persen.

"Gak usah cari ke mana-mana (mendorong pertumbuhan ekonomi), tidak usah cari investor, kita diem saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM,  kita kok gak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," katanya.

Presiden menegaskan dengan membeli barang impor, Indonesia malah memberikan pekerjaan ke negara lain.

Sementara apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM, maka uang akan berputar di dalam negeri. 

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli, barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," pungkasnya.

Ancam Reshuffle Menteri

Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.

Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.

"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali,  ada perusahaan teknologi nih tidak masuk,  besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.(*)