Gelar Dialog Dengan Pekerja, Program JKP BPJS Ketenagakerjaan Jadi Solusi Di Tengah Pandemi

“Untuk memastikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan, secara periodik operasional BPJS Ketenagakerjaan ini diaudit melalui Kantor Akuntan Publik dan BPK serta diawasi oleh KPK dan OJK,” tambah Subchan.

Terkait cakupan kepesertaan, saat ini kedua lembaga BPJS juga sedang melakukan kolaborasi untuk melakukan pemadanan data dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memadukan data kedua lembaga dengan tujuan meningkatkan cakupan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan agar dapat lebih optimal.

Elfanetti yang mewakili BPJS Kesehatan menjelaskan penggunaan single data yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga digunakan oleh BPJS Kesehatan terbukti efektif dalam mendorong cakupan kepesertaan kedua lembaga BPJS agar bisa menjangkau seluruh pekerja di Indonesia.

Mengakhiri kegiatan tersebut, Roswita berharap semoga upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia, dapat memberikan kepastian masa depan yang sejahtera bagi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya. (*)