TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal isu masa jabatan presiden tiga periode yang hingga saat ini terus digaungkan oleh sejumlah pihak.

Jokowi mengaku sudah sering mendengar terkait adanya isu masa jabatan presiden tiga periode di tengah masyarakat.

Namun Jokowi kembali menegaskan bahwa di dalam konstitusi sudah jelas diatur mengenai masa jabatan presiden.

Yakni hanya diperbolehkan untuk menjabat selama dua periode saja.

Baca juga: Arifin Abdul Majid Mengutuk Pencatutan Nama Organisasinya Guna Mendukung Jokowi 3 Periode

Oleh karena itu Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus bisa taat dan patuh pada konstitusi.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar."

"Tapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, kita harus patuh pada konstitusi," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Demokrat Sebut Jokowi Terkesan Main 2 Kaki soal Dukungan 3 Periode dari Para Kepala Desa

APDESI Dukung Jokowi 3 Periode

Diketahui sebelumnya, isu masa jabatan presiden tiga periode ini kembali ramai setelah adanya dukungan dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI).

Dukungan tersebut digaungkan APDESI saat acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022, di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Bahkan Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya menyatakan akan memberikan deklarasi terjait Jokowi tiga periode ini setelah lebaran.

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujarnya.

Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa.

Baca juga: Dorongan Tiga Periode, Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Patuh Pada Konstitusi

Sehingga mereka menilai kepala negara peduli dengan desa.

"Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan," tegasnya.

Surtawijaya pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan Selasa kemarin.

Akan tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

"Tadinya mau hari ini (Selasa, 29/3/2022). Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), 'Jangan cerita ini'. Saya capek," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Jawab Isu Presiden Tiga Periode: Harus Patuh Konstitusi

PDIP Ingatkan Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menanggapi soal seruan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang mendukung Presiden Jokowi 3 periode.

Menurut Bambang, apa yang disampaikan APDESI sah-sah saja.

Namun, ia mengingatkan bahwa konstitusi negara ini telah mengatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

"Itu kan maunya APDESI, kalau orangnya mau ya boleh, tapi Republik ini bersepakat kita berbangsa dan bernegaranya itu atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam konstitusi negara," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Jokpro 2024: Semakin Banyak Dukungan

Bambang juga tak menghiraukan soal rencana APDESI mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi setelah Lebaran nanti.

Menurutnya, APDESI bukan partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur konstitusi.

Bambang juga menilai, bahwa dukungan APDESI tidak mewakili sikap seluruh rakyat Indonesia yang mencapai 270 juta orang.

"Jumlah penduduk republik ini berapa? Hampir 270 juta, sekarang 270 juta kamu katakan 100 juta besar, enggak? Besar pak tapi itu se-per (sekian dari,red) 270 juta," jelas Bambang.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Baca berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden.