TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah partai turut menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun, pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter mulai Jumat (1/4/2022).

Harga Pertamax naik sebesar Rp 3.500 hingga Rp 3.600 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter.

Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai Jumat (1/4/2022).

Menanggapi kenaikkan ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Arif Wibowo menilai kenaikkan harga Pertamax tidak perlu diperdebatkan.

Sebab, menurutnya, masyarakat yang menggunakan Pertamax adalah masyarakat golongan menengah ke atas.

"Menyangkut Pertamax saya kira semua juga tahu yang mengonsumsi Pertamax itu golongan menengah ke atas, meskipun itu akan berdampak juga."

"Tapi saya kira bukan persoalan yang perlu diperdebatkan, justru karena itulah subsidi silang untuk rakyat miskin yang tidak mampu menjadi prioritas," kata Arif, dalam tayangan Youtube, Kompas TV, Minggu (3/4/2022).

Arif juga menilai, kenaikkan harga Pertamax dan PPN sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

Terlebih, kondisi ekonomi di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

"Tentu pemerintah mengambil kebijakan seperti itu bukan tanpa sebab musabab. Saya kira situasi ekonomi kita di tengah pandemi memang masih dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih."

"Terutama terkait kepentingan rakyat kecil soal daya beli masyarakat kita. Maka Partai pun bahkan sudah disampaikan kepada DPR, pemerintah diminta untuk berkemampuan mengendalikan harga-harga barang pokok apalagi menjelang lebaran," ujarnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik: Erick Thohir Minta Maaf, Pemerintah Diminta Konsisten, hingga Tanggapan Pakar

Baca juga: Kenaikan Harga Bahan Pokok, Energi, dan PPN Diprediksi Akan Munculkan Masyarakat Miskin Baru

Di sisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga turut menyoroti kenaikkan harga Pertamax dan PPN hingga 11 persen.

Menurut Mardani, kenaikkan tersebut merupakan berita buruk bagi rakyat.