TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode terus mengundang polemik di tengah masyarakat.

Terlebih upaya langkah itu hanya bisa ditempuh dengan melakukan Amandemen UUD 1945.

Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan mengamandemen konstitusi memang sangat bisa.

Namun demikian  kebutuhan perubahannya bukan karena kehendak dari kekuasaan yang ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah periodesasi kekuasaan.

Perubahan konstitusi harus berdasar kajian mendalam dari para ahli dan negarawan dalam masa waktu yang panjang. Kajian dilakukan setelah konstitusi saat ini dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman.

"Kajiannya harus komprehensif dan menyeluruh untuk kebutuhan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa ratusan tahun mendatang," ujar Yusuf Lakaseng dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Jokowi ke Para Menteri: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Yusuf menegaskan bahwa mengamandemen soal pembatasan masa jabatan presiden adalah tabu.

Hal itu melabrak batasan etis kesepakatan bangsa yang dilahirkan oleh reformasi. "Kita punya trauma oleh kekuasaan Orde Baru yang tak terbatas," imbuhnya.

Gerakan reformasi 1998 telah mengoreksi Orde Baru dan melahirkan sikap untuk amandemen UUD 1945.

Di dalamnya mengatur pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode.

Nah, dengan adanya banyaknya dengungan soal masa jabatan presiden tiga periode, Yusuf mensiyalir itu adalah 'jebakan batman' bagi Jokowi.

"Perpanjangan itu membahayakan masa depan bangsa dan diri Pak Jokowi sendiri," katanya.

Dia mengingatkan bahwa Jokowi jangan sampai merasa terlalu percaya diri sebagai pemimpin yang kuat.

Pengalaman Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya jatuh oleh gerakan rakyat dan mahasiswa.

Situasi politik dan ekonomi saat ini sangat tidak menguntungkan dan berpihak kepada Jokowi.

Rakyat sedang diliputi keresahan dan kesusahan hidup, akibat harga barang terutama kebutuhan pokok dan energi yang naik.

"Dengan menyuarakan ini sesungguhnya kami ingin Pak Jokowi mempunyai legacy dikenang sebagai seorang negarawan, pemimpin merakyat yang sukses membawa Indonesia pada kemajuan," tandasnya.

Pernyataan Jokowi

Terbaru,  Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan soal penolakan terhadap wacana pemundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan.

Di hadapan jajaran kabinet, Jokowi tidak ingin ada lagi menteri yang berpendapat terkait wacana presiden 3 periode.

Hal itu diperingatkan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi bahkan meminta para menteri tak menimbulkan pernyataan yang menuai polemik.

Ia memerintahkan agar para menteri lebih fokus pada pekerjaannya.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucap dia.

Selain isu wacana jabatan 3 periode, Jokowi juga menyampaikan pentingnya pernyataan menteri memiliki sense of crisis.

Kemudian, ia menyinggung masalah minyak goreng yang dinilai tak ada kejelasan solusi dan akar masalahnya.

Presiden pun meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.

"Pernyataan kita harus sense of crisis, harus sensitif dengan kesulitan-kesulitan masyarakat," ucap dia.

"Diam semua enggak ada statement. Hati-hati, kita dianggap enggak ngapa-ngapain, kita enggak kerja. Atau mungkin juga enggak ngapa-ngapain dan enggak kerja."

"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, " sambung Presiden di hadapan para menteri.