TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi jajaran anak buahnya di Kabinet Indonesia Maju.

Ada beberapa hal yang memicu kemarahan Kepala Negara, di antaranya terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mulai saat ini, Jokowi melarang semua pihak di jajaran pemerintah membunyikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Jokowi, masyarakat kini sedang kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar. Karena itu Ia meminta anak buahnya untuk berempati pada rakyat.

”Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet, Rabu (6/4).

Baca juga: Puan Minta Menteri Turuti Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden

Jokowi menyebut situasi saat ini sedang tidak mudah, terutama secara fiskal yang memicu kenaikan barang kebutuhan pokok.

Situasi fiskal Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi global. "Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," katanya.

Tak hanya melarang wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi juga meminta jajarannya memperhatikan seksama hal terkait kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, beras, kedelai hingga gandum.

Jajaran pemerintah diminta merumuskan kebijakan yang tepat dengan memperhatikan hal detail.

Mantan wali kota Solo itu juga meminta setiap kebijakan dikomunikasikan secara baik ke rakyat. Ia memerintahkan semua menteri peka terhadap krisis yang dialami rakyat.

"Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa," ujarnya.

"Kalau kerja enggak detail dan kerja enggak betul-betul diliat, dan kita ini diam semuanya enggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja," ujar Jokowi.

Selain memperhatikan kebutuhan pokok, Jokowi juga meminta para pembantunya mengantisipasi arus mudik lebaran tahun ini.

"Harus mulai dihitung betul, ini kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya mau mudik semua, jadi persiapannya harus ekstra," ujar Jokowi.

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan.

Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi dengan alasan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Baca juga: Jokowi Larang Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu, Bagaimana Jika Masih Ada Menteri yang Ngeyel?

Kemudian, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu.

Pandemi Covid-19 kembali dijadikan alasan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.

Ia bahkan mengklaim masyarakat mendukung pemilu ditunda berdasarkan percakapan di media sosial dalam big data.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Menko Marves itu siap menaati perintah Presiden Jokowi terkait larangan membuat polemik di tengah masyarakat.

Utamanya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ya Pak Luhut pasti akan mematuhi arahan Presiden Jokowi," ujar Jodi Mahardi, Rabu (6/4).

Jodi mengklaim selama ini Luhut selalu bekerja maksimal menyejahterakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata Jodi.

Sedangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan larangan Presiden Jokowi kepada menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu merupakan perintah.

"Jelas ini adalah penekanan dalam Ratas (sidang kabinet), penekanan. Perintah itu," kata Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Rabu, (6/4).

Terkait penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak lagi berpolemik.

Menurutnya Presiden sudah tegas memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas," katanya.

Pemerintah, kata Moeldoko, saat ini sedang fokus bekerja menghadapi pandemi Covid- 19 dan mengantisipasi dampak akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Pemerintah sedang menyusun skenario karena kondisi geopolitik di Eropa tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia.

"Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi. Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," ujarnya.

Di kalangan parlemen, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim meminta para menteri mematuhi perintah Jokowi itu.

"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet," kata Luqman.

Luqman menilai seharusnya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.

Dalam arti luas, lanjut Luqman, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode.