TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menyebut, masyarakat tetap harus kritis meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabat presiden.

Sebab, menurutnya apapun masih bisa terjadi di dalam politik. Dia pun menyinggung UU Omnibus Law yang sangat cepat pembahasannya dan disebutnya banyak 'deal' di belakang pembahasannya.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4/2022).

"Masyarakat jangan cepat puas dengan pernyataan-pernyataan presiden tentang jangan bicarakan lagi penundaan pemilu atau amendemen. Karena beberapa headline media sudah menyebutkan bahwa pintu sudah tertutup untuk perpanjangan masa jabatan dan juga amendemen," kata Virdika.

Untuk itu, kata Virdika, paling tidak masyarakat terus melawan dengan menyuarakan kontra narasi penundaan pemilu.

Dia mengingatkan bahwa gagasan penundaan pemilu atau tiga periode ini, bakal menjadi catatan buruk bagi rezim yang sedang berkuasa.

"Kalau Jokowi akan naik lagi, menurut saya ini semakin mengental polarisasi di masyarakat dan juga paling tidak (masyarakat) menyiapkan diri kalau memang kemudian harus melakukan katakanlah demonstrasi," ucapnya.

"Ini bisa jadi catatan buruk buat Jokowi karena nanti di tengah instabilitas ekonomi, gelombang demonstrasi makin besar ini juga akan meruntuhkan ekonomi di era Jokowi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Baca juga: Politisi PAN Puji Jokowi yang Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu diantaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Presiden meminta para menterinya untuk fokus bekerja dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit akibat situasi global yang memanas. Presiden meminta para menterinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. 

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi. 

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. 

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.