TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah menjadi sorotan.

Hal tersebut dikarenakan dugaan keterkaitan Luhut terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal  wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (Pemilu 2024), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak,” ujar Jokowi pada Selasa (5/4/2022) lalu.

Diketahui, Luhut sempat mengungkapkan memiliki big data 110 juta masyarakat Indonesia mendukung adanya penundaan pemilu.

Baca juga: Respons Airlangga hingga Luhut setelah Jokowi Larang Bicara soal Penundaan Pemilu

Baca juga: Daftar 4 Menteri yang Pernah Bicara Isu Penundaan Pemilu 2024, Ada Luhut hingga Bahlil Lahadalia

Pernyataannya tersebut dikatakannya dalam sebuah tayangan YouTube.

Bahkan Luhut meyakini data tersebut meski dikritik banyak kalangan.

“Ya pasti, masa bohong, ujar Luhut setelah menghadiri Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pada 15 Maret 2022 dikutip dari Kompas TV.

Hanya saja, klaim Luhut tersebut tidak pernah diungkapkan lebih detail hingga saat ini.

PKB Minta Big Data Luhut untuk Referensi

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Jazilul Fawaid pun berharap agar Luhut dapat menjelaskan kepada pihaknya terkait big data yang dimiliki.

“Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya. Supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi,” ujar Jazilul pada 16 Maret 2022 lalu.

Baca juga: Amien Rais Kritik Jokowi dan Luhut, Stafsus Mensesneg: Seharusnya Argumen Lebih Rasional Lagi

Di sisi lain, Jazilul juga mengaku pihaknya masih mempelajari soal analisis big data untuk digunakan dalam sebuah keputusan politik.

“Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi.”

“Nah, big data PKB enggak terlalu big mungkin ya. Tapi, kan belum ada asosiasi big data,” jelasnya.