Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menanggapi rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa Senin (11/4/2022) besok.

Menurut Hasanuddin, pasca bergulirnya Reformasi 1998 tidak ada larangan bagi siapapun melaksanakan aksi unjuk rasa karena telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan Undang-Undang (UU).

"Saya mendengar ada rencana aksi unjuk rasa awal pekan depan, konon akan digelar besar-besaran. Indonesia negara demokrasi jadi ya silakan saja kalau mau demo sebanyak apapun yang penting tertib," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (10/4/2022).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan pemerintah juga siap dikritik.

Baca juga: Mahasiswa Makassar, Sukabumi dan Majalengka Bergerak Besok, BEM SI: Ada 50 Kampus Ikut Demo 11 April

Ia juga mengimbau agar pengunjuk rasa tidak berlaku anarkis saat menyampaikan pendapat.

"Jangan berlaku anarkis karena nanti akan berurusan dengan aparat," ucapnya.

Meski begitu Hasanuddin mengingatkan bahwa tidak bisa memakzulkan presiden dengan cara berdemonstrasi turun ke jalan.

Karena, kata Hasanuddin, tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat dan proses pemakzulan presiden yang cukup sulit.

"Pemakzulan presiden ada aturannya. Jangan pernah berpikir dengan berdemo dapat memakzulkan presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya rencananya pada Senin 11 April 2022 besok, setidaknya ada 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan berunjuk rasa di Istana Negara.

Baca juga: Apa Perbedaan BEM Nusantara dengan BEM SI? Mereka Berasal dari Kampus Mana Saja?

Selain itu ada beberapa pihak yang mengajak BEM SI berkolaborasi saat unjuk rasa tersebut.

Namun demikian, BEM SI belum mengambil keputusan apakah akan turut berkolaborasi atau tetap berjalan sendiri.

Ada enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI dalam unjuk rasa yang akan digelar Senin besok.

Pertama, BEM SI mendesak Presiden Joko Widodo untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.