Ade menambahkan amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tidak pantas dilakukan.

Terlebih, adanya demonstrasi mahasiswa pada hari ini seharusnya menjadi pesan penting bagi partai politik yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Ade Armando meyakini jika wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan, bukan tak mungkin gelombang penolakan akan semakin besar.

"(Alasannya) enggak pantes. Artinya sekarang sudah ramai, padahal baru 2022. Kalau harus diubah amandemen kan butuh waktu," kata Ade.

Adapun dalam aksi demo yang diselenggarakan hari ini oleh BEM SI menargetkan 1.000 massa aksi.

Ribuan massa aksi disebut berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.

Koordinator BEM SI Kaharuddin mengungkapkan sejumlah tuntutan BEM SI dalam aksi demonstrasi tersebut.

Pertama, mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan Pemilu atau masa jabatan tiga periode.

"Karena sangat jelas hal itu mengkhianati konstitusi negara," ujar Kaharuddin.

Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.