TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan daerah agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Pasalnya, saat ini waktu terus berjalan, sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan perhatian menyeluruh.

"Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja," ujar Fatoni pada Webinar Series Keuda Update Seri 14 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda dengan tema “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Jelang KTT G20 di Bali, Kemendagri Dorong Kawasan Sarbagita Kelola Sampah dengan Kearifan Lokal

Baca juga: Kemendagri Soroti Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Fatoni menguraikan, tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun atau year on year, pada akhir Maret setiap tahunnya capaian angkanya cenderung fluktuatif.

Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29 persen.

Sementara pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08 persen.

Dirinya menjelaskan, posisi realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39 persen.

Fatoni juga merinci daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022.

Untuk provinsi, daerah tersebut yakni Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kabupaten, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per Maret 2022 yakni Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri.

"Kemudian dari sisi pendapatan kota, kita melihat sepuluh daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun,” tambah Fatoni.

Baca juga: Serapan Anggaran Capai 99 Persen, Komisi II DPR Apresiasi Kinerja Kemendagri dan BNPP

Baca juga: Kemendagri, Kemenhan dan Kemenlu Bakal Pindah Lebih Dulu ke IKN Penajam Paser Utara

Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam.

Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05 persen, sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasinya sebesar 9,09 persen.

"Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per tanggal 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp 82,35 triliun atau 5,70 persen," sambung Fatoni.

Adapun sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi antara lain, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.

"Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun," lanjut Fatoni.

Baca juga: Kisah 3 Maling Helm di Matraman, Ketakutan Dikejar Warga, Pilih Kabur Tinggalkan Motornya

Di sisi lain, untuk tingkat kota dengan realisasi belanjanya tertinggi, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar.

"Kita perlu terus mencermati realisasi belanja dan pendapatan ini agar kita mendapatkan basis data yang cukup, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah percepatan," tandas Fatoni.