Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan
Pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.

Salah satunya dengan mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Menurut Wapres dibutuhkan kajian mendalam dalam penerapan pendekatan kesejahteraan tersebut.

Salah satunya oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) sebagai lembaga strategis pemerintah.

"Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya," ucap Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Selasa (19/04/2022).

Baca juga: Ray: Kelakar Cak Imin Penundaan Pemilu untuk Menolong Wapres Maruf Tak Lucu dan Miris Didengar

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf saat menerima Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto di Kediaman Resmi Wapres Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, Selasa (19/04/2022).

Sebagai langkah konkret, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum guna mendukung percepatan pembangunan Papua, diantaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

"Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," jelas Ma'ruf.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan bahwa saat ini Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.

Sementara terkait arahan Ma'ruf untuk melakukan kajian pendekatan kesejahteraan Papua, Gubernur Lemhannas menyampaikan bahwa akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua”, ujarnya.

Turut mendampingi Wapres pada audiensi tersebut, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.