Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan sejumlah aspirasi saat berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu, (20/4/ 2022).

Satu dari beberapa hal yang disampaikan para nelayan adalah terkait sertifikat tanah.

Dalam dialog, para nelayan mengeluhkan bahwa mereka sulit mendapatkan sertifikat tanah atas tanah yang mereka telah tempati bertahun-tahun karena tanah tersebut merupakan tanah oloran. Tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai.

Mendengar hal tersebut, Presiden Joko Widodo langsung menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Baca juga: Jokowi dan Mendag Luthfi Kompak Dukung Proses Hukum Biang Kerok Permainan Harga Minyak Goreng

"Pak Menteri ini saya dengan nelayan-nelayan di Desa Lumpur, Kabupaten Gresik, ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran," ujar Presiden.

"Siap Bapak, tanah timbul barangkali ya?" jawab Menteri ATR di ujung telepon.

"Iya, betul kayak tanah timbul, nggih. Dikirim tim Pak Menteri, nggih," kata Presiden.

Selesai menelepon Menteri ATR, Presiden Jokowi meyakinkan para nelayan bahwa tanah yang mereka miliki akan segera ditangani oleh tim dari Kementerian ATR.

Baca juga: Jokowi Akui Ada Permainan Terkait Harga Minyak Goreng, Minta Kejagung Usut Tuntas