TRIBUNNEWS.COM - Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia terbaru menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2022.

Saat ini, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 59,9 persen.

Angka tersebut, menurun dibandingkan pada awal Januari 2022 lalu, yang berada di angka 75,3 persen.

Hal itu, disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Baca juga: Survei Kompas Sebut Pemerintah Lebih Fokus IKN Dibanding Ekonomi Rakyat, Demokrat: Menyedihkan

"Yang puas atau sangat puas (dengan kinerja Presiden Jokowi) kalau kita totalkan 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen."

"Jadi lebih banyak yang puas," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (26/4/2022).

Meski angka yang puas lebih banyak, tapi terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dari awal Januari 2022.

"Trennya memang ada penurunan. Kalau dicek waktu awal januari 2022, saat itu masyarakat yang puasa 75,3 persen," ucap Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan, tingkat kepuasan publik tertinggi terjadi pada Januari 2022 lalu.

"Sepanjang melakukan survei, mulai dari Januari 2015 sampai sekarang, Januari 2022 adalah rekor tertinggi tingkat kepuasan publik," ungkapnya.

"Saat itu (Januari 2022) inflasi belum terjadi. Minyak goreng masih relatif bisa dipenuhi."

"Jangan lupa masyarakat saat itu happy dengan kinerja pemerintahan menangani kasus pandemi, varian Delta," lanjutnya.

Alasan Puas/Tidak Puas Terhadap Jokowi

Berdasarkan keterangan Burhanuddin, ada beberapa asalan masyarakat puas dan tidak puas terhadap kinerja Jokowi.

Menurutnya, alasan publik puas yang paling banyak disampaikan adalah Presiden memberikan bantuan kepada rakyat kecil.

"Alasan puas yang paling banyak disebut, Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada rakyat kecil, membangun infrastruktur, jalan, bendungan," ucapnya.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Tren Persepsi Positif Publik Soal Penegakan Hukum Nasional Turun

Sementara, alasan yang tidak puas karena harga-harga kebutuhan pokok tinggi hingga kenaikan bahan bakar.

"Ada yang tidak puas meningkat, alasan utamanya, harga-harga kebutuhan pokok mahal, kenaikan bahan bakar yang menyumbang inflasi."

"Kemudian, ada juga 9,7 persen mereka yang tidak puas menganggap pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil dan bantuan tidak merata," lanjut Burhanuddin.

Diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dengan wawancara secara tatap muka pada 14-19 April 2022 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling.

Responden merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu.

Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka langsung oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak yakni sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menandatangani responden terpilih (spot check).

Dalam quality control ini tidak ditemukan kesalahan berarti.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Gita Irawan, Kompas.tv/Fadel Prayoga)

Simak berita lainnya terkait Survei Indikator Politik