TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemerintah provinsi se-Jawa dan Kalimantan di Yogyakarta, Selasa (26/4/022).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto, dalam sambutannya mengajak para peserta untuk memeriksa kembali kinerja pengelolaan keuangan daerah mereka. “Mari kita nilai tempat kita, Bapak dan Ibu, apakah sudah ada transparansi belum? Sudah akuntabel belum?” kata Eko.

Di hadapan perwakilan pemerintah provinsi itu pula, Eko mengingatkan untuk terus memperhatikan penyerapan anggaran.

Baca juga: Kemendagri dan Kemenkeu Godog Pembuatan Kartu Kredit Pemerintah

“Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, selalu mengatakan kepada kita di berbagai kesempatan, jangan sampai semua penyerapan anggaran itu di akhir tahun. Bagaimana situasinya di tempat kita? Penyerapannya di akhir tahun atau tidak?” tanya Eko.

Penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara umum, katanya lagi, akan memengaruhi ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebab itu, Eko mengatakan, pemerintah daerah harus benar-benar efektif dalam menyusun agenda pengelolaan keuanganya.

“Pengalaman akibat pandemi Covid-19 kemarin adalah pengalaman yang berharga buat kita bersama. Dari 34 Provinsi, yang pertumbuhannya positif hanya tiga provinsi. Selebihnya negatif,” terang Eko.

Eko pun mengharapkan agar ada mekanisme pembelajaran, agar kejadian serupa dapat diantisipasi. Bimtek yang diadakan saat ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk hal itu.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang diskusi. Berbagai hal tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kita diskusikan untuk kemajuan kita bersama,” ucapnya.

Baca juga: Kemendagri Sudah Kantongi 101 Nama Penjabat Kepala Daerah yang Akan Duduki Jabatan pada 2022

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Heru Tjahyono mengatakan, Bimtek ini diharapkan dapat menyatukan cara pandang tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Maksud kegiatan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kebijakan dan teknis pengukuran pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Heru.

Ia pun mengharapkan para peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

“Semoga Bimtek ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga para peserta dapat kembali ke daerahnya masing-masing dengan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Yogyakarta, Beny Suharsono, pun mengucapkan terima kasih telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Bimtek.

“Kami bersyukur, berterima kasih, Pak Kaban (Kepala BSKDN) yang telah memilih audiensi kegiatan di Yogya. Semoga acara ini berjalan lancar. Bapak dan Ibu pun selanjutnya dapat eksplorasi kuliner dan berbelanja di UMKM Kota Yogyakarta setelah acara ini,” ucap Benny.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Bimtek ini diagendakan berlangsung hingga 27 April 2022.

Para peserta terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Litbang Daerah Provinsi, dan Dinas Kominfo Provinsi se-Jawa dan Kalimantan.