Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengklaim terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial.

Mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) soal tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang cenderung turun.

“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Juri menegaskan, situasi saat ini memang tidak mudah.
Tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas.

Pemerintah, ujar dia, juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.

Baca juga: Wagub DKI: Kami Sangat Senang Kalau Jokowi Bisa Hadir Nonton Balapan Formula E pada 4 Juni 2022

"Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi," ujarnya.

Juri menyampaikan apresiasinya terhadap hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja," katanya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei nasional bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah, dan Prospek Partai Politik dan Calon Presiden 2024.

Dalam temuannya, tercatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 59,9 persen.

Baca juga: Presiden Jokowi Mudik ke Yogyakarta, Wapres Maruf Amin ke Banten

"Yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara virtual, Selasa (26/4/2022).

Namun, dikatakan Burhanuddin, tren kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi cenderung menurun.

"Kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen. Jadi sepanjang kami melakukan survei pada masa pemerintahan Pak Jokowi, mulai dari Januari 2015 beliau dilantik Oktober 2014 sampai sekarang, Januari 2022 adalah rekor tertinggi," kata Burhanuddin.

Dia menduga tren penurunan kepuasan ini disebabkan oleh salah satunya dampak pandemi Covid-19, potensi inflasi, harga dan stok minyak goreng.

"Jadi memang tren turun ini belum berhenti meskipun secara umum masih belum banyak yang puas," pungkasnya.

Seperti diketahui, survei ini dilakukan pada 14 sampai 19 April 2022 setelah demo besar mahasiwa menolak penundaan Pemilu dan wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Baca juga: POPULER NASIONAL Bos DNA Pro Ditangkap | Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Turun

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang.

Asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka langsung oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak yakni sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menandatangani responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.