Indra menambahkan perapian seluruh infrastruktur akan diselesaikan sebelum Juli 2022.

Selain anggaran pengadaan pengaspalan, DPR juga menganggarkan penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR di Kalibata.

Dikutip dari Tribunnews, Indra menjelaskan alasan pengadaan gorden itu adalah berasal dari keluh kesah anggota DPR yang gorden di rumah dinasnya telah rusak.

Bahkan, kata Indra, ada rumah dinas yang tidak memiliki gorden dan vitrase.

Selain itu, dirinya mengungkakan terakhir kali penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR dilakukan pada 2009.

“Perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 memang banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesekjenan untuk penggantian gorden dan vitrase di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak.”

“Karena saya sudah sampaikan gorden terakhir diganti sebagian pada tahun 2009. Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu,” tuturnya.

Baca juga: Deretan Renovasi yang Pernah Dianggarkan oleh DPR: dari Toilet, Pagar, hingga Gorden

Dirinya juga menyebut, pengajuan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan telah dilakukan semenjak tahun 2019.

Namun, katanya, pagu anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kemenkeu tidak mencukupi, sehingga pengadaan gorden dan vitrase baru bisa terlaksana pada tahun 2022.

Sehingga kemarin pada 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun.”

“Ada pengadaan gorden sebagian itu di tahun 2009,” ujar Indra.

Dalam keterangannya, Indra menyebut pengadaan ini dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dengan pagu yang dianggarkan senilai Rp 48,7 miliar.

Anggaran tersebut digunakan utnuk pengadaan gorden di 505 rumah jabatan atau sekitar Rp 80 juta per rumah.

“Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya,” jelas Indra.