TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lebih dari 50 ribu buruh dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menggeruduk Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Sabtu (14/5/2022) besok.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangkaian May Day yang puncaknya akan berlangsung besok.

"Satu, aksi di DPR RI yang akan diikuti lebih dari 50 ribu buruh pada jam 10.00 WIB hingga 12.00 WIB," kata Said saat konferensi pers secara virtual pada Jumat (13/5/2022).

Ia mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia dengan Satgas Covid-19 dan aparat keamanan terkait protokol kesehatan.

Awalnya, kata Said, sebanyak 100 ribu lebih buruh yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Namun untuk menjalankan protokol kesehatan yang rencananya aksi di DPR dihadiri sebanyak 100 ribu buruh maka dikurangi 50 % menjadi lebih dari 50 ribu buruh.

Rangkaian aksi tersebut, kata dia, sebelumnya sudah didahului pada tanggal 1 Mei aksi di KPU dan acara di Gedung Film Usmar Ismail. 

Selanjutnya, pada 12 Mei lalu juga sudah dilakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta. 

Ia mengatakan pada kegiatan puncak peringatan May Day besok ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan para buruh.

"Kegiatan kedua adalah dari DPR RI bergerak menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan arau GBK. 50 ribu buruh akan melakukan May Day Fiesta pada tanggal 14 Mei 2022 jam 12.30 WIB hingga jam 17.00 WIB bertempat di Stadion Utama GBK Senayan," kata Said.

Ia mengatakan Acara May Day Fiesta di GBK akan diisi dengan orasi dari Gerakan Buruh Indonesia.

Mereka, kata Said, terdiri dari empat Konfederasi Serikat Buruh, satu Serikat  Petani Indonesia, dan 60 Federasi Serikat di tingkat nasional.

Selain itu, akan hadir pula elemen-elemen gerakan lainnya do antaranya Forum Guru Honor, Urban Poor Consorsium, Jala PRT, Buruh Migran, Serikat Nelayan, Forum Guru Honorer, dan aktivis organisasi perempuan.

Said mengatakan di dalam perayaan May Day 2022 baik di depan Gedung DPR maupun di GBK akan mengusung 18 isu perburuhan.

Ia mengatakan peringatan May Day 2022 juga serempak digelar oleh 25 ribu lebih buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 5 ribu buruh di Medan, ribuan buruh di Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin, Ternate, NTT, Maluku, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan daerah-daerah lainnya akan turun ke jalan.

"Ada 50 kota industri serempak melalukan aksi May Day pada tanggal 14 Mei 2022. Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi buruh. Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan mengawal 18 isu ini," kata Said.

Tuntutan

Para buruh akan menyampaikan 18 tuntutan.

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja

Said mengatakan hal tersebut merupakan isu paling utama yang diangkat dalam aksi dan gelaran besok.

Ia mengatakan, dihidupkannya kembali Partai Buruh salah satu alasannya adalah kekalahan secara politik di parlemen kalangan buruh, petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, masyarakat miskin kota-desa, dan kelas pekerja lainnya atau the working class.

"Omnibus Law mengeksploitasi, membuat perbudakan zaman modern, outsourcing dibebaskan untuk semua jenis pekerjaan, tidak ada batas waktu, dan upah yang murah," kata Said dalam konferensi persnya secara virtual pada Jumat (13/5/2022).

2. Turunkan harga bahan-bahan pokok

Said mengatakan tuntutan tersebut terutama ditujukan terkait harga minyak goreng kemasan yang dinilai masih mahal. 

"Minyak goreng curah pun yang sudah disubsidi oleh pemerintah masih mahal. Dan juga bahan pokok lainnya. Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia ini juga menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan LPG 3 Kg," kata Said.

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.

Said mengatakan sudah 17 tahun RUU PPRT tidak pernah dibahas di DPR sedangkan Undang-Undang yang sarat kepentingan pengusaha justru dibahas sangat cepat.

"Kalau UU yang sifatnya melindungi rakyat DPR malas-malasan. Sudah 17 tahun RUU PPRT tidak pernah dibahas. Tapi kalau yang kejar tayang, 'Undang-Undang itu penuh dengan mata air' seperti omnibus law yang terkait dengan kepentingan pengusaha, Undang-Undang KPK yang terkait ketakutan terjadi pemenjaraan akibat korupsi, itu kejar tayang. Tapi giliran yang perlindungan rakyat, lama sekali tidak dibahas," kata Said.

4. Tolak upah murah

Said mengatakan akibat omnibus law UU Cipta Kerja terbit PP nomor 36/2021 tentang pengupahan. 

Di dalamnya, kata Said, ada rumus pengupahan yang mengakibatkan 10 tahun, dari 3 tahun yang lalu ditambah 7 tahun upah tidak akan naik. 

"Akibatnya tiga tahun berturut-turut upah tidak akan naik akibat omnibus law, daya beli buruh turun 30 % . Sudah daya beli buruh turun 30 % , harga bahan pokok melambung, PHK pesangonnya hanya 0,5 bulan upah membuat buruh dan rakyat kecil tercekik," kata dia.

5. Hapus outsourcing

Omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said, membuat semua jenis pekerjaan bisa diterapkan sistem outsourcing. 

"Bisa saja dalam satu pabrik 99 % karyawannya adalah outsourcing, tanpa masa depan, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan pensiun, gampang di-PHK, karyawan perempuannya yang cuti haid dan melahirkan bisa di-PHK dan tidak diberi upah," kata dia.

6. Tolak kenaikan pajak PPn

Ia menilai kenaikan PPn akan memukul daya beli masyarakat 

"Sudah upah murah, sudah outsourcing merajalela, sudah harga bahan pokok naik, PPn naik 11 % lebih memukul daya beli masyarakat," kata dia.

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran

Ia mengatakan Bbnyak Anak Buah Kapal yang mati di kapal dibuang ke laut karena RPP perlindungan anak buah kapal dan buruh migran belum disahkan.

"Maka kami minta disahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran," kata dia.

Baca juga: Sekjen Serikat Buruh Dunia Sampai Partai Trabalhadores Brasil Dijadwalkan Pidato di May Day Fiesta

8. Tolak pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Menurut catatanya, sebanyak sembilan juta orang tidak mampu dan miskin sudah dicoret oleh Kemensos dari daftar penerima bantuan iuran (PBI).

"Sehingga mereka bingung bagaimana biaya kalau rawat inap ke rumah sakit. Tidak masuk PBI yang gratis dan tidak punya uang kalau menjadi peserta mandiri," kata dia.

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria

10. Stop kriminalisasi petani

"Bebaskan para petani yang dipenjara oleh oknum-oknum penegak hukum yang telah dibayar oleh korporasi. Baik petani perkebunan maupun petani sawah yang tanahnya dirampas," kata Said.

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis

Ia mengatakan Partai Buruh akan memperjuangkan melalui APBN dan APBD, setiap tahun 50 ribu kalangan orang miskin dan tidak mampu, serta buruh, atau kelas pekerja bisa mendapatkan beasiswa gratis sekolah S1 maupun S2 di luar negeri dan kampus-kampus terbaik di Indonesia.

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS

13. Pemberdayaan sektor informal

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya

"Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja, dengan demikian harus mempunyai hubungan kerja dan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, upah yang layak, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, tidak mudah di-PHK dan sebagainya," kata dia.

Baca juga: Besok Buruh Gelar May Day Fiesta di GBK, Polisi Pastikan Tak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang

Setiap bulan, kata dia, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan aksi di KPU Pusat. 

"Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya untuk mengingatkan KPU, Pemilu harus tepat waktu, jurdil, tanpa politik uang," kata Said.

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)

Ia mengatakan setiap orang harus diberikan Rp500 ribu setiap bulannya melalui rekening bang.

"Langsung dikali jumlah orang miskin dan tidak mampu 27,7 juta. Kalau dibualatkan 30 juta orang, kalikan Rp 500 ribu cuma Rp 15 triliun per bulan atau setahun melalui APBN adalah Rp180 triliun. Partai buruh akan memperjuangkan jaminan makanan," kata Said.

Terkait jaminan perumahan, prajurit TNI-Polri, buruh swasta, PNS, yang sudah memasuki masa pensiun harus memiliki rumah. 

Soal jaminan pengangguran, kata dia, harus ada.

Baca juga: Said Iqbal: Pimpinan Buruh Dunia akan Pidato pada Peringatan May Day 14 Mei di GBK

"Karena pada saat bekerja kita bayar pajak. Kalau kita menganggur negara bayar. Namanya adalah unemployment insurance," kata dia.

Terkait jaminan air bersih, menurutnya di Jakarta Utara, harga air bersih satu liter lebih mahal dari harga bensin. 

"Ini sangat memalukan," kata Said.

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negera yang kaya

Ia mengatakan pada saat konferensk pers sedang berkunjung ke dua orang warga miskin Jakarta miskin.

"Di Ibu Kota Negara, dengan Gubernur yang sekarang berkuasa, tapi masih ada stunting di Kalideres Jakarta Barat dan di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang kelaparan di negara yang kaya. Stunting adalah akibat ibunya yang kurang gizi berimplikasi pada anaknya," kata Said.(*)