Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk berdialog dengan buruh.

Menurut dia, pemerintahan mendatang harus mengetahui apa yang menjadi keluh kesah buruh dan menempatkan buruh setara dengan pengusaha.

"(Prabowo-Gibran) Komunikasi dan jalur dialog kepada buruh untuk duduk bersama. Kami adalah mitra semuanya. Harus ada kemitraan dari pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Semuanya seimbang, semuanya sama," kata Andi saat ditemui awak media di sela acara May Day Fiesta, di Stadion Madya, Kawasan GBK, Senayan, Rabu (1/5/2024).

Baca juga: Demo Hari Buruh 2024, Pekerja Perempuan Tolak Syarat Good Looking dan Ngamar ke Hotel

Kata dia, beragam pembicaraan krusial terkait dengan masa depan buruh bisa dibahas bersama dengan pemerintahan.

Salah satunya yakni penerapan outsourcing dan upah murah serta beberapa aturan tidak pro buruh yang termuat di UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Bisa membicarakan hal-hal krusial seperti outsourcing seumur hidup, upah murah, dan banyak hal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang kita minta klaster Tenaga kerja Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, ditarik. Itu sesuatu akarnya dari sumber itulah yang merugikan," kata dia.

Baca juga: Said Iqbal Singgung Kenaikan Gaji PNS TNI Polri di Tengah Upah Buruh yang Terus Turun

Dirinya lantas menyinggung soal penerapan atau mekanisme perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau yang biasa dikenal dengan pegawai kontrak.

Kata pria yang baru saja diangkat sebagai Penasihat Ahli Kapolri Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo itu, saat ini banyak lini pekerja yang tidak mendapatkan kepastian perjanjian kerja.

"Bagaimana mungkin seorang pekerja di kontrak seumur hidup. Teman-teman pres juga kan gak mau di kontrak seumur hidup tanpa ada kejelasan masa depan," tukas dia.