TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI meminta Setjen DPR membatalkan pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR (RJA) Kalibata. 

Ketua Fraksi PKS DPR RI menjelaskan ada tiga alasan yang melandasi sikap Fraksi itu.

Pertama, gorden ini bukan hal yang urgent terkait kinerja dewan, apalagi sebagian besar gorden RJA Kalibata kondisinya masih bagus. 

"Kinerja DPR itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengadaan gorden ini urusan Setjen DPR tapi isunya yang meluas mengganggu konstrasi tugas utama dewan," kata Jazuli Juwaini ditemui di RJA Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2022).

Kedua, pengadaan gorden ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat, maka DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut, harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja.

"Ketiga, di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat sehingga lebih urgent anggaran untuk rakyat, untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi," ucap Jazuli.

Meskipun, lanjut Jazuli, anggaran gorden DPR ini tidak banyak (sekitar 40 Milyar) jika dibandingkan anggaran IKN dan Kereta Cepat misalnya, tetap saja ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kepekaan dan sensitifitas DPR di masa krisis saat ini.

"Maka tidak ada pilihan lain, tidak perlu berdebat, Fraksi PKS minta pengadaan gorden RJA DPR : batalkan, batalkan, batalkan!" tandas Jazuli.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Sebut Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR Lukai Hati Rakyat: Batalkan Saja

Begini Keadaan Gorden di Rumah Dinas Anggota DPR RI

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Tribun, di rumah dinas Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Blok AA-09, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2022), gorden berwarna cokelat tersebut masih layak untuk dipakai.

Begitu juga vitrase yang terpasang pun tidak ada cacat, dengan kata lain masih layak pakai.

Gorden dan vitrase itu terpasang di enam titik yang ada di rumah dinas jabatan anggota DPR.

Jazuli Juwaini yang telah menempati rumah di Blok AA-09 ini sejak 2020 lalu mengatakan, gorden di rumah dinasnya memang masih layak kondisinya.

Dia pun meminta pengadaan gorden untuk dibatalkan.

"Tolong ini dibatalkan, mohon maaf yang ada di BURT. Pengadaan gorden ini enggak ada sangkut pautnya DPR menunjuk atau memilih perusahaan siapa, itu urusan eksekutif yang ada di parlemen," ucap Jazuli saat ditemui di lokasi.