Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto meninjau massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).

Fadil mengatakan, dirinya bersama Pangdam Jaya mendukung perjuangan buruh dan berharap agar bisa terwujud.

Kendati begitu, dia meminta agar massa aksi  agar tertib selama melaksanakan kegiatan May Day Fiesta yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

"Saya minta perjuangan dilakukan sesuai koridor. Saya yakin sepanjang saya berdinas di Jakarta, buruh melaksnakan demo selalu tertib dan aman karena buruh juga merupakan bagian penting pembangunan ngara kita," kata Fadil dari atas mobil komando kepada massa aksi.

Pantauan Tribunnews di lokasi, sekira pukul 12.00 WIB massa aksi membubarkan diri dan perlahan-lahan bergerak menuju Stadion GBK sebagai lokasi perayaan May Day Fiesta.

Saat di Gedung DPR, dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

Baca juga: Massa Buruh Bubarkan Diri dari Depan Gedung DPR, Arus Lalu Lintas Kembali Dibuka

Berikut keseluruhan tuntutan yang akan disampaikan pada aksi hari ini :

1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPn;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.