Pantau Harga Pangan, Puan Tak Tutup Mata Soal Persoalan Pokok Masyarakat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta agar Komisi di DPR RI memantau harga pangan paska lebaran
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta agar Komisi di DPR RI memantau harga pangan paska Lebaran agar tetap terkontrol.
Sikap legislator PDIP tersebut dianggap menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan pokok masyarakat.
Pengamat Politik Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), Indra Setiadi, menyebut sikap Puan sesuai dan sejalan dengan kegelisahan publik.
Saat harga pangan naik, ujar Indra, otomatis akan memberatkan karena daya beli masyarakat jadi menurun.
"Makanya saat Puan meminta komisi di DPR memantau harga pangan paska lebaran, sikap ini cerminkan Puan peduli persoalan pokok ," jelasnya melalui keterangan tertulis, Senin (16/5/2022).
Indra menambahkan sikap Puan menunjukkan dirinya konsisten dalam membela kepentingan rakyat. Sebab, bukan dalam isu kali ini saja Puan dinilai vokal.
Menurutnya, Puan sudah bersikap dalam isu kerakyatan lain sebelum ini misal saat menjelang ramadhan soal harga pangan juga. Selain itu Puan juga mengkritis pemerintah saat adanya kelangkaan minyak goreng.
Dia menyatakan sikap politik Puan lahir dari tempaan lingkungan dia hidup. Ibunya yakni Megawati Soekarnoputri adalah politikus berideologi kerakyatan. Selain itu, kakeknya Soekarno juga berideologi kerakyatan.
"Sikap Puan yang peduli dan membela kepentingan rakyat saya rasa menurun dari keluarganya. Lingkungannya membentuk dia menjadi pribadi yang ideologis pro pada kepentingan rakyat," tegasnya.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta seluruh komisi terkait di DPR terus memantau dan mengawasi harga komoditas pangan usai Lebaran 2022.
Hal itu karena Puan masih mendapat pengaduan dari masyarakat terkait harga sejumlah komoditas pangan yang tinggi pasca-Lebaran 2022.
Puan khusus meminta Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan untuk mencari tahu akar masalah masih tingginya harga komoditas pangan ini. Selain itu, tambahnya, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian perlu untuk mengecek apakah ada masalah di tingkat hulu.
