TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengajukan usulan perubahan belanja negara pada APBN 2022.

Nilai belanja negara yang diusulkan pemerintah untuk tahun ini menjadi Rp 3.106 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan perubahan postur ini dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah sehingga subsidi energi membengkak.

Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp 74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun.

"Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan, usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp 3.106 triliun," kata Said dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Menakar Dampak Penghematan APBN 2022 Terhadap Daya Beli Masyarakat

Alokasi perlindungan sosial juga naik

Selain subsidi, pemerintah juga menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Dengan demikian, belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp 23,9 triliun.

"Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp 50 triliun," sebut Said.

Kendati demikian, kata Said penambahan belanja itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara.

Pendapatan negara diperkirakan naik

Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp 1.846 triliun, atau naik sekitar Rp 420 triliun.

Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara.

Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

"Lebih rendahnya perencanaan defisit akan makin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada tahun depan," tandas Said.

Tambahan Dana Bagi Hasil

Said mengatakan naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin.

"Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp 18,6 triliun," ujar Said.

Untuk memperkuat spending daerah, dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun.

Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.

Yang patut kita syukuri, menurut Said, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah.

Dukung Kompensasi BBM

Badan Anggaran DPR juga akan memberikan dukungan penuh pembayaran kompensasi BBM, LPG dan listrik kepada Pertamina dan PLN, serta penebalan program perlinsos.

"Sebab penugasan tanpa dukungan anggaran yang memadai akan membuat keuangan kedua BUMN tersebut pada resiko yang serius," kata Said.

Hal itu akan memperburuk kinerja keuangan kedua BUMN, dan memperburuk credit ratingnya, bahkan credit rating pemerintah sendiri.

"Sedangkan penebalan program perlinsos niscaya dibutuhkan rumah tangga miskin menghadapi berbagai kenaikan harga kebutuhan konsumsi, sehingga perlinsos sebagai social stabilizer akan tetap efektif," ujarnya.

Said mengatakan negara harus banyak akal dan harus berani mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam mengelola pembiayaan agar kesehatan APBN tetap terjaga.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun"