TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti pemerintah.

Disampaikan kepada masyarakat yang tergabung sebagai relawan Pro Jokowi (Projo), Sabtu (21/5/2022) kemarin, Moeldoko juga menjamin Kantor Staf Presiden (KSP) akan selalu siap mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah demi kemaslahatan publik.

"KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?" kata Moeldoko.

Sementara itu, purnawirawan Panglima TNI tersebut didapuk menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas V Relawan ProJo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Moeldoko pun menegaskan kembali pernyataan Presiden Jokowi terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah.

Baca juga: KSP Moeldoko Pastikan Pemerintah Peduli Kesejahteraan Seniman dan Budayawan

Namun, pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.

"Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun," kata Moeldoko.

Sementara itu, beberapa perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko.

Baca juga: KSP Moeldoko Dorong Percepatan Pencairan Dana PNBP Fasilitas Kesehatan TNI

Beberapa di antaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.

Selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, maka pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat, respon Moeldoko.

"Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan," katanya.