TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling, mendapatkan respon berbagai pihak.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, penghapusan kebijakan PPKM leveling ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Pasalnya, meski kini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, namun itu tidak menjamin virus Covid-19 ini berakhir.

Hal itu disampaikan Rahmad saat mengiikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono beserta jajaran Kementerian Kesehatan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Kasus Covid-19 di Indonesia, kata Rahmad, bisa saja mengalami kenaikan kembali seperti beberapa negara lain.

"Saya bukannya tidak setuju (PPKM dihapus). Saya dalam kesempatan ini hanya ingin memberikan satu pertimbangan dan masukkan, tidak bertanya."

"(Dengan) berkaca dari kasus di Amerika yang bulan Mei, 100.000 naik. Afrika Selatan naik, Taiwan juga naik. Meskipun sama dengan kondisi saat ini, Omicron," kata Rahmad dikutip dari laman resmi dpr.go.id.

Baca juga: Kasus Covid-19 di China Melonjak, Apple Bakal Pindahkan Tempat Produksi Perangkat ke India

Rahmad khawatir, penghapusan kebijakan PPKM leveling dapat membuat masyarakat terlena dan tidak mawas diri.

Sehingga gelombang Covid-19 kembali terjadi.

"Yang ingin saya sampaikan, yang saya khawatirkan menjadi bahan pertimbangan ketika PPKM dihapuskan jangan sampai jadi ada stigma seperti PPKM dihilangkan, PPKM sudah tidak ada, sehingga kita bebas lagi. Jangan sampai seperti itu," lanjut Rahmad.

Kendati demikian, Politisi PDI-Perjuangan ini menyakini pemerintah tengah mempersiapkan strategi baru dengan menyesuaikan kondisi saat ini.

"Saya yakin kalau terjadi penghapusan PPKM itu tentunya pasti akan menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan situasi yang sudah sangat baik ini," sambung Rahmad.

Menurut Rahmad, pemerintah perlu mempersiapkan psikologis masyarakat apabila kebijakan baru terkait PPKM diberlakukan.

"Saya prinsip, oke, tetapi harus hati-hati. Kalau memang belum siap dan harus mempersiapkan secara psikologis ke masyarakat, lebih baik ditunda, itu terserah dari pemerintah."