Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi VI DPR F-NasDem Rudi Hartono Bangun, Anggota Komisi IV DPR F-PDIP Riezky Aprilia dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.

Seperti diketahui, pemerintah sempat menjalankan program subsidi harga minya goreng curah menyusul sempat langka dan mahalnya harga minyak goreng.

Subsidi harga minyak goreng curah bersumber dari dana BPDPKS yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Maret 2022 sebesar Rp7,28 triliun. Sehari setelahnya, Kepala BPDPKS menyebut angka Rp7,6 triliun, penyesuaian ini karena kebijakan 1 harga. Menurut data SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) angka itu sempat dikabarkan meningkat jadi 13an triliun rupiah.

Dana sawit di BPDPKS medio 2015 - 2021 konon tembus Rp137.238 triliun, 80,16 persen diantaranya disalurkan untuk biodesel dan ada 4,8 persen untuk peremajaan sawit rakyat.

Situs resmi badan ini menyebut, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan komite pengarah. Adapun Komite Pengarah BPDPKS diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Persoalan minyak goreng juga telah menjadi perhatian pencegah hukum. Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO). CPO, dikenal sebagai bahan baku untuk minyak goreng. Seiring waktu, desakan agar Kejagung juga memeriksa BPDPKS dalam kasus minyak goreng pun bermunculan.