Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kontroversi Status PPKM Dihapus, Pakar Epidemiologi: Pandemi Belum Berakhir

Pihaknya tengah melakukan sejumlah pertimbangan serta mendengarkan masukan dari para pakar kesehatan seperti epidemiolog.

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kontroversi Status PPKM Dihapus, Pakar Epidemiologi: Pandemi Belum Berakhir
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Warga beraktivitas di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2022). DKI Jakarta secara bertahap melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai langkah menuju endemi Covid-19. Pemerintah sudah memberikan ruang lebih luas terkait sejumlah aktivitas masyarakat. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono berbicara terkait rencana pemerintah menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.

Pihaknya tengah melakukan sejumlah pertimbangan serta mendengarkan masukan dari para pakar kesehatan seperti epidemiolog.

Pertimbangan itu berdasarkan perkembangan data angka reproduksi (RT) tren kasus Covid-19.

"Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus, kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiologi. Apabila artinya kurang dari dua bulan itu (RT) masih kurang dari 1, maka status PPKM akan di-update setiap dua minggu," kata Dante di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta dikutip Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Daftar Terbaru Wilayah PPKM Jawa-Bali Level 1, 2 dan 3, Diperpanjang hingga 6 Juni 2022

Dante menilai update reproduksi secara berkala diperlukan untuk memastikan status PPKM bisa benar-benar ditiadakan.

"Apabila RT-nya sudah empat bulan kurang dari satu, maka status PPKM akan diupdate setiap empat minggu. Ketika status Rt-nya kurang dari 1 sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu di-update lagi," imbuhnya.

Dante bilang, status PPKM sewaktu-waktu bisa kembali digunakan apabila laju Covid-19 kembali naik.

Berita Rekomendasi

"Atau kita update sewaktu-waktu memang jika diperlukan dengan meningkatnya adanya peningkatan kasus," katanya.

Kemenkes, menurut dia, masih melakukan diskusi dengan berbagai macam pakar epidemiologi untuk mematangkan rencana peniadaan status PPKM.

Pandemi Belum Usai

Alih-alih menghapus status PPKM khawatir malah akan menimbulkan kontroversi.

Pakar Epidemiologi Griffith University Dicky Budiman mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menurutnya, peran dosis ketiga atau sering disebut sebagai booster untuk menangkal varian Omicron masih dibutuhkan.

"Dan ingat vaksin itu bukan solusi tunggal. Tidak berdiri sendiri. Ditemani dan diperkuat dengan protokol kesehatan, kemudian PPKM dan upaya lainnya," tutup Dicky saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas