TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menelusuri terkait beredarnya spanduk Ketua KPK Firli Bahuri didukung maju di Pilpres 2024.

Sebab, dikatakan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, peristiwa itu bukan pertama kali terjadi.

"Menjamurnya spanduk atau baliho Ketua KPK mestinya menggerakkan Dewan Pengawas untuk menelusurinya lebih lanjut. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi," kata Kurnia kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/5/2022).

Baca juga: KPK Selisik Aliran Uang ke Richard dari Pihak Swasta yang akan Ikuti Lelang Pengadaan di Ambon

Kurnia khawatir kemunculan spanduk Firli Bahuri dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatannya.

Jika itu benar, maka kata Kurnia, bisa dipersoalkan secara etik.

"Ini penting disampaikan, sebab, jika terjadi maka dapat dipersoalkan secara etik karena melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf d PerDewas 2/2020," katanya.

Kurnia pun berharap tokoh-tokoh dalam spanduk atau baliho ialah figur-figur yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat Indonesia. 

Bukan seperti Firli yang diketahui sudah pernah melanggar etik.

"Bukan justru pejabat yang sempat tersandung kode etik berulang kali," ujarnya.

KPK sebelumnya memastikan terkait beredarnya spanduk dukungan Ketua KPK Firli Bahuri maju di Pilpres 2024 bukan program dari lembaga antirasuah.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK berfokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi. 

"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK," kata Ali lewat keterangan tertulis, Jumat (27/5/2022).

Ali menuturkan, isu politik, khususnya pemilihan presiden-wakil presiden pada 2024, terus mengemuka. 

Ia berharap isu tersebut tidak menggangu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK.