TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga soliditas di antara negara-negara G20 telah tepat.

Apalagi banyak pihak berharap G20 dapat memberikan solusi bagi persoalan yang tengah dihadapi dunia.

Sebagai pemegang Presidensi 2022, Indonesia harus meningkatkan soliditas negara-negara dalam forum tersebut supaya berkomitmen menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik.

"Presidensi Indonesia sangat terdampak dengan konflik Rusia-Ukraina. Namun isu-isu dalam G20 masih relevan untuk dibahas dan dicari solusinya secara bersama," kata Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, Jumat (27/5/2022).

Ia mengatakan, 20 negara dalam group tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Jika seluruhnya bekerja sama akan sangat berpengaruh terhadap dunia.

"Setiap negara memiliki kemampuan berbeda yang perlu kerja sama untuk saling melengkapi," jelasnya.

Meskipun G20 tidak memiliki ikatan secara hukum atau non-legally binding, lanjut dia, tetapi dapat bekerja bersama-sama dengan didasarkan pada komitmen atau konsensus bersama.

Baca juga: Presidensi G20-B20 Kesempatan Bagus Pacu Kolaborasi Korporasi dengan UMKM

Untuk itu, Indonesia mesti mendorong lahirnya sebuah konsensus untuk G20 memulihkan atas dampak pandemi covid-19 dan menyudahi konflik Rusia-Ukraina.

"G20 di bawah Presidensi Indonesia perlu merancang tata kelola ekononomi global yang adil dan merata. Sehingga no one left behind dalam hal keuntungan ekonomi sesuai dengan potensi dan kemampuan ekonomi setiap negara," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara-negara G20 harus solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.

"Selama krisis keuangan global 2008, G20 lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi," kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss.

Negara-negara yang membentuk G20, lanjutnya, terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85 % dari PDB dunia, 75 % dari perdagangan dunia, dan 80 % dari investasi global.

"Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini," ujarnya.

Airlangga juga merefleksikan pengalaman dunia dalam menghadapi pandemi covid-19 pada dua tahun terakhir dimana pada tahun terakhir, semua negara berada dalam keadaan sulit akibat pandemi covid-19.

"Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan mulai menunjukkan proses recovery dimana perekonomian Indonesia pada Triwulan I tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 % yoy," tuturnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai isu global terutama permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia.

Ia juga menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan-permasalahan global lainnya yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.

"Perang di Ukraina mempertanyakan eksistensi G20. Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang harus atau tidak boleh diundang. Sebagai Presidensi G20, kepentingan Indonesia adalah menjaga keutuhan G20. G20 harus dipertahankan sebagai G20, bukan menjadi G19, atau G13," tegas Airlangga.

WEFAM akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum pada tahun 2021 akibat pandemi covid-19.

Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk kembali terlibat melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.

Indonesia Pavilion adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, mengadakan seminar, dan menjalin koneksi dengan entitas dari negara lain.

Sedangkan Indonesian Night bertujuan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia.

Sebelumnya Indonesia juga pernah membuka Indonesia Pavilion di WEFAM 2018, 2019, dan 2020.