Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Hurriyah sebut Pemilu serentak 2024 akan merugikan masyarakat sebagai pemilih.

Sebab menurut Hurriyah, masyarakat tidak punya pengetahuan yang cukup dan adanya keterbatasan dalam menyerap berbagai informasi yang banyak ihwal pemilu 2024.

"Bayangkan, ada pilpres, ada pileg nasional, ada pileg daerah, ada DPD. Apalagi nanti ada pilkada gitu. Jadi terlalu banyak informasi," jelas Hurriyah, Rabu (1/6/2022).

Hurriyah juga menambahakan evaluasi pemilu-pemilu sebelumnya tidak menunjukkan ada perubahan yang berarti. Justru hanya menimbulkan kerumitan tanpa hasil dan dampak yang memadai.

Baca juga: KPU Harap Rangkaian Tahapan Pemilu 2024 Bisa Segera Disepakati dan Diundangkan

Sehingga menurutnya perlunya pertimbangan kembali terhadap pemilu serentak, terutama berkaitan dengan dua hal:

Pertama adalah pertimbangan antara beban pemilu yang begitu besar dengan kapasitas penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih.

Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan juga atas tujuan yang hendak dicapai, yaitu menghasilkan efektivitas pemerintahan.

"Ketika kemudian berbagai catatan evaluasi menunjukkan bahwa tujuan keserentakan itu tidak tercapai, menurut saya tidak ada salahnya kita mengkaji kembali apakah memang pemilu serentak itu adalah pemilu yang akan membawa manfaat buat penyelenggara, buat peserta pemilu, dan buat masyarakat. Kalau memang banyak mudaratnya, saya setuju kita perlu mengkaji lagi," tegasnya.

Baca juga: KPU Pastikan Belajar dari Pengalaman Pemilu 2019

Ditambahkan oleh Hurriyah, pemilu serentak juga diyakini akan lebih terfokus dan terpusat pada piplres.

Sehingga akhirnya hal tersebut akan berdampak juga pada partai politik di daerah yang mengalami kesulitan ketika harus mengkampanyekan calon atau koalisi yang diusung.