TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra mengharapkan agar Dewan Pers bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis," kata Prof Azyumardi Azra yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro.

Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah.

Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.

Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah.

Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak.

Dengan begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.

Baca juga: Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Azyumardi Azra: Caci maki di Media Digital Segera Dihentikan

Mantan rektor Universita Islam Negeri itu mengaku prihatin atas banyaknya media abal-abal saat ini.

"Medianya abal-abal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak," ujarnya.

Jurnalisme, papar Prof Azra, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, yang menjadi pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut.

"Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers," ungkapnya.

Ia mengutarakan, saat ini tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-abal.