Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah mengejar distributor minyak goreng nakal.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim secara mendalam, kata Luhut, pihaknya sepakat dan menyimpulkan bahwa realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik.

Sebagai contoh, kata dia, di wilayah Banten dan Jawa Tengah, harga minyak goreng curah sudah mendekati harga eceran tertinggi (HET).

Hal tersebut, kata dia, terjadi karena distribusi dari produsen ke distributor besar 1 (D1) menuju distributor 2 (D2) hingga pengecer telah berjalan lancar.

Baca juga: Pelaku Usaha Minyak Goreng yang Nakal Akan Ditindak Tegas Pemerintah

Pemerintah, kata dia, memperingatkan agar jangan sampai di titik D2 ada monopoli yang memainkan harga minyak goreng.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Update Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng yang disiarkan di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Minggu (5/6/2022).

"Ini akan kami tindak karena peraturannya sudah dilakukan. Dan sekarang kami terus mengejar orang-orang yang melakukan ini," kata dia.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan sejumlah praktik yang dilakukan oleh sejumlah distributor nakal di sejumlah daerah di Indonesia.

Di antaranya, kata dia, berada di Jakarta di mana harga relatif lebih tinggi dibandingkan HET.

Hal tersebut, kata dia, terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis.

Baca juga: Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Khawatir Harga Minyak Goreng Curah Kembali Meningkat

"Hal ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan di luar wilayah target titik distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini sekarang kita kejar. Tapi tetap ketersediaan minyak itu kami dorong ke lapangan," kata Luhut.

Kasus lainnya yang cukup unik, kata dia, terjadi di Jawa Barat.

Apabila melihat data, kata dia, terkesan tidak terdapat masalah.

Namun demikian, kata Luhut, meski di sisi distribusi cukup, akan tetapi harga di lapangan masih relatif tinggi.

"Setelah kami turunkan tim di lapangan, kami menemukan bahwa terdapat indikasi praktik monopoli. Meski barang telah didistribusi hingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan distributor 2 (D2) dimiliki oleh satu orang saja. Ini yang saya katakan tadi, monopoli," kata dia.

Baca juga: Relawan Ganjar Pranowo di Trenggalek Gelar Bazar Minyak Goreng Murah: Rp 15 Ribu per Liter

Ia mengatakan praktik monopoli tersebut menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dapat dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi.

Namun demikian, kata dia, pemerinrah sudah melihat indikasi kondisi terus membaik setelah ada penindakan.

Kasus lain pemerintah temukan, kata dia, terjadi di Sumatera Utara.

Tim, lanjut dia, menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor dibawa kembali ke produsen.

Minyak goreng curah tersebut, kata dia, kemungkinan dikemas dengan kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium.

Baca juga: Jenderal Andika Pastikan TNI Siap Bantu Pendistribusian BLT Minyak Goreng dari Pemerintah

"Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya. Karena di sini ada permainan dan ini pun sudah kami temui dan sudah kami tindak," kata Luhut.

Pemerintah, lanjut dia, berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir di tengah masa transisi yang sedang berlangsung ini.

"Berbagai masalah kecil yang terjadi di lapangan adalah pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dengan harga yang wajar bagi masyarakat," kata Luhut.