TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan alasan pemerintah mendukung masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari yaitu faktor keamanan dan keterbelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan.

Hal ini diungkapkannya sebelum menghadiri rapat kerja bersama ketua badan-badan penyelenggaraan pemilu dan Komisi II DPR RI, Selasa (7/6/2022).

“Memang namanya kampanye itu bagian dari demokrasi. Demokrasi itu masyarakat dibebaskan pada pilihan masing-masing, tetapi dalam ilmu security, apa pun bentuknya, ketika terjadi perbedaan itu terjadi potensi konflik seperti di pemilu-pemilu sebelumnya,” katanya dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

“Kasihan masyarakat kalau terbelah terlalu lama,” imbuh Tito.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan perubahan zaman juga menjadi alasan dukungan masa kampanye agar tidak berlangsung lama.

Baca juga: Soal Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Pengamat: Tidak Ideal, Minimal 3 Bulan

Baca juga: Kampanye Pemilu Cuma 75 Hari, Perludem: KPU Wajib Buka Informasi Calon Seluas-Luasnya

Menurutnya teknologi informasi sudah sangat berkembang sehingga memungkinkan kampanye-kampanye politik lewat dunia maya.

Sehingga, katanya, hal ini menjadi penyebab pemerintah awalnya mengusulkan masa kampanye hanya 90 hari dari usul semula KPU yaitu selama enam bulan.

“Nah teman-teman DPR mengajukan lebih pendek lagi. Saya mendenga, nanti kita dengar sama-sama bahwa KPU yang tadinya setuju 6 bulan waktu rapat yang terakhir, saya dengar sudah menyetujui usulan dari DPR, Komisi II khususnya 75 hari.”

“Dari sisi pemerintah, makin pendek makin baik. Kita harapkan anggaran juga berkurang dan potensi keterbelahan rakyat tidak terlalu lama 75 hari,” jelas Tito.

Setuju dengan Masa Kampanye 75 Hari, Tak Sepakat Alasan dari Tito

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin tidak sepakat dengan alasan dari Tito terkait durasi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari demi faktor keamanan dan menghindari keterbelahan masyarakat.

Menurutnya, berapapun lama durasi kampanye pemilu, tidak ada hubungannya dengan keamanan dan keterbelahan di masyarakat.

“Saya setuju dengan (masa kampanye) 75 harinya tetapi alasannya Tito saya tak setuju."

"Kalau kampanye berapa pun lamanya, tak ada hubungannya dengan polarisasi (keterbelahan masyarakat),” tuturnya saat dihubungi Tribunnews, Selasa (7/6/2022).