TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Marimves) Luhut Binsar Panjaitan tidak anti kritik, dan menganggap remeh fungsi pengawasan yang merupakan mandat konstitusi DPR. 

Hal itu disampaikan Deddy menanggapi pernyataan Luhut di rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai polemik kenaikan harga tiket Borobudur hingga Rp 750.000,-.

Luhut meminta agar anggota DPR tak menyerang dirinya demi mencari popularitas.

Deddy mengingatkan Luhut soal tugas dan fungsi Anggota DPR RI.

“Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan," ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

“Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyinyiran belaka,” sambungnya.

Sejak awal sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra TWC dan Injourney, Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. 

Selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal. 

Pihaknya juga paham Manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya. 

Baca juga: Polemik Tiket Candi Borobudur, Luhut Ingatkan DPR Tak Reaksi Berlebihan

Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

“Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah”, kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih jauh Deddy mengatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi. 

“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya. 

Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung.