Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih kekurangan tenaga dokter.

Budi mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 140 ribu dokter aktif.

Angka tersebut, menurut Budi, masih jauh dari presentase jumlah dokter yang sesuai standar WHO.

"Kalau kita punya 140 ribu, WHO bilang harusnya 270 ribu, tentu dokter yang kita punya kurang. Mau bagaimanapun argumentasi kita, memang kenyataannya kita kurang jumlah dokter," ujar Budi Sadikin.

Hal tersebut diungkapkan Budi dalam Muktamar XI Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Baca juga: Kemenkes Buka Peluang Soal Vaksinasi Covid-19 Dosis Keempat

WHO memiliki rasio ideal dokter umum dan penduduk dengan skala 1:1000 dokter.

Sementara dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sebanyak 270 juta jiwa.

Budi berharap lembaga pendidikan kedokteran dapat membantu peningkatan SDM di bidang kedokteran.

"Saya butuh sekali bantuan teman-teman dari berbagai stakeholder pendidikan kedokteran untuk menciptakan lebih banyak dan cepat dokter," tutur Budi.

"Agar mereka lebih cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat Indonesia. Saya percaya kalau kita bisa cepat dan tingkatkan, maka ini akan jadi legacy yang mendukung kesejahteraan anak kita," tambah Budi.

Baca juga: Kemenkes Beri Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis, Ini Daftar Program Studinya

Sementara itu, Ketua AIPKI Pusat Budu mengatakan akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan kedokteran kelas dunia.

AIPKI, kata Budu, berupaya mengantisipasi perubahan tatanan kebiasaan baru masa pandemi Covid-19.

"Ini sangat berpengaruh pada perubahan proses belajar mengajar di semua institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Selanjutnya adanya pola adaptasi baru dan protokol kesehatan menjadi syarat utama proses kegiatan pendidikan," ujar Budu.

Dia mengatakan AIPKI bakal terus berkoordinasi dan berkomunikasi bersama berbagai pihak seperti Kemenkes, Kemendikbud-Ristek, KKI, IDI, KDI, ARSPI, LAM-PTKes, serta stakeholder lainnya.

"Semua itu dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di era pascapandemi dan mampu menghadapi tantangan dan perkembangan di dunia kesehatan," kata Budu.