Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan isu reshuffle kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni 2022 merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sikap Nasdem dari awal membentuk kabinet, merombak kabinet, merubah kabinet adalah hak prerogratif presiden. Kami menghormati hak prerogratif presiden seutuhnya," kata Johnny di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Johnny mengaku adanya berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, seperti perubahan geostrategis dunia.

Menurutnya, hal itu berdampak pada pangan, energi, bahkan finansial dan ekonomi, sehingga evaluasi dilakukan Jokowi.

Baca juga: Berhembus Bakal Ada Reshuffle Kabinet, PAN Dalam Posisi Menunggu

Johnny menjelaskan, bila Jokowi melihat perlu melakukan penyempurnaan Kabinet Indonesia Maju tak jadi soal lantaran memiliki hak prerogatif.

"Maka itu kita hormati. Sedangkan tanggal, apa, kapan siapa nya apakah benar akan terjadi sekali lagi itu domain presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau menjelaskan mengenai isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Usai meresmikan masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Jokowi berlalu sambil menjawab singkat.

“Belum-belum” kata Presiden di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, (8/6/2022).

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dan kabarnya akan dilakukan pada pekan depan. Reshuffle bukan hanya dilakukan kepada menteri, namun juga wakil menteri.

Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan. Namun bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit sedikit.

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Baca juga: Suharso soal Isu Reshuffle Kabinet: Lebih Bagus Saya Enggak Tahu

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya. Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAU-nya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.