Tahun Politik, Jokowi Diingatkan Agar Menjadi Wasit yang Adil

Presiden tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan UU.

Di sisi lain, justru Jokowi membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik.

Bahkan juga membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara.

"Sementara Jokowi tidak berbuat apa-apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah, agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi," katanya. (*)