Kata Pengamat soal Jokowi Reshuffle Kabinet, Berharap Menteri yang Fokus Pilpres 2024 Diganti
Berikut tanggapan sejumlah pengamat terkait isu reshuffle kabinet yang bakal dilakukan pada Rabu (15/6/2022) siang hari ini.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Bahkan, persediaan minyak goreng yang sempat langka juga membuat repot kalangan ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner.
Kenaikan harga bahan pangan juga berimbas terhadap pengeluaran masyarakat yang sedang berupaya keluar dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Jika target presiden untuk menyapu seluruh janji kampanye beliau. Jelas, banyak menteri saat ini yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden. Khususnya di bidang ekonomi," ujar Ray.
Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu mengatakan, jika Jokowi akan melakukan reshuffle, dia memperkirakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi layak buat didepak dari kabinet.
"Bukan saja sudah layak diganti, tapi sebaiknya segera diganti. Kasus minyak goreng dan persoalan mafia yang menyertainya jelas bukan masalah ecek-ecek," ucap Ray.
Menurut Ray, tingkat kesukaan terhadap pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini menurun menurut sejumlah lembaga survei salah satunya disebabkan oleh persoalan pengadaan dan distribusi minyak goreng.
"Maka, sangat aneh jika presiden justru tetap mempertahankannya," ucap Ray.
Ray juga mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga layak buat diganti.
Sebab, selama ini Airlangga tidak hanya menjalankan tugas sebagai menteri, tetapi juga sibuk mengurus partai.
Baca juga: Ubedilah Badrun: Reshuffle Tak Ada Gunanya Apalagi yang Direshuffle Menteri Tak Strategis
Baca juga: Analis: Isu Reshuffle Bakal Berpengaruh ke Pergerakan IHSG Hari Ini
Apalagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga dilaporkan akan didukung untuk maju sebagai calon presiden 2024.
Bahkan, dia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sudah membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu buat menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.
Dengan berbagai kesibukan dalam urusan politik itu, dikhawatirkan bakal mengganggu Airlangga buat menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik.
"Dengan begitu, Pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri."
"Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah," ucap Ray.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo/Agustinus Rangga Respati)
