Puan Mengaku Belum Tahu Menteri dan Wamen yang Dilantik Jokowi: Saya Belum Nonton TV
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku belum tahu siapa menteri dan wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Daryono
Jika benar dilakukan reshuffle, Jazilul berharap hal tersebut tak akan menambah beban pemerintah.
Baca juga: Dua Menteri Resmi Diberhentikan Jokowi Hasil Reshuffle Kabinet, Sofyan Djalil dan Muhammad Lutfi
Baca juga: Keakraban Jokowi dan 7 Petinggi Partai di Balik Reshuffle Kabinet, Tongkat Megawati Curi Perhatian
Pasalnya, ujar Jazilul, setiap reshuffle pasti akan berdampak pada ritme kerja para menteri.
"Kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban, karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tuturnya.
Diketahui, Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait isu reshuffle yang kencang berembus.
Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022), ia menjawab singkat pihaknya belum akan melakukan reshuffle.
"Belum, belum," ujarnya, dilansir Tribunnews.com.
Publik Setuju Reshuffle Kabinet Versi Charta Politika
Di tengah berembusnya isu reshuffle, mayoritas publik ternyata setuju jika dilakukan perombakan kabinet.
Hal ini diketahui lewat hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Senin (13/6/2022).
Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.
"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle."
Baca juga: DAFTAR Nama Menteri dan Wakil Menteri Terbaru Jokowi Pasca-Reshuffle Kabinet
Baca juga: Sekjen Gerindra Ungkap Pertemuan Prabowo dengan Jokowi Tak Bahas Reshuffle
"Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin.
Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.
Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.
