Sikapi Isu Reshuffle, Nasdem Siap Menerima Keputusan Presiden Jokowi
Isu resuffle mengemuka, bahkan kian santer karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (14/6/2022) kemarin, memanggil sejumlah menteri dan tokoh.
Editor: Willem Jonata
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu resuffle mengemuka, bahkan kian santer karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (14/6/2022) kemarin, memanggil sejumlah menteri dan tokoh.
Mengenai isu tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johnny G Plate, angkat bicara.
Menurut Johnny, partai siap menerima keputusan apapun yang diambil Jokowi.
Termasuk jika seorang kadernya terkena reshuffle atau bahkan mendapati penambahan kursi.
"Nasdem siap kurang, siap tetap, siap tambah," kata Johnny saat ditemui awak media usai peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Santer, Siapa yang Berpotensi Diganti dan Menjadi Menteri Baru?
Sebab kata dia, keputusan untuk melekaukan reshuffle terhadap menteri telah menempuh beberapa evakuasi termasuk pembahasan yang mendalam.
"Kalau sampai akan dilakukan reshuffle kabinet kami meyakini itu sudah melalui evaluasi yang panjang dan melalui pertimbangan yang rasional dan matang," ucap Johnny.
Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) ini menyatakan, Partai NasDem juga akan menghormati segala yang menjadi keputusan Presiden Jokowi nantinya.
"Kami mendukung keputusan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet kapan saja, siapa saja dan dengan cara apapun juga termasuk dengan reposisi anggota apabila bapak presiden membutuhkannya," kata Johnny.
Sejauh ini ada beberapa nama politisi NasDem yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Diketahui, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dikabarkan telah bertemu presiden Jokowi di Istana pada Selasa pagi sekitar pukul 10.00 WIB.
Presiden bertemu Paloh sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak presiden.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.