Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Teuku Taufiqulhadi membantah kabar bahwa digantinya Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil oleh Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto karena gagal mengatasi kasus mafia tanah.

“Saya rasa tidak ada hubungannya. Saya rasa tidak,” kata Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022).

“Justru mafia tanah sekarang ini adalah yang sangat masif diperangi. Sebelumnya tidak ada,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, justru tim untuk menumpas mafia tanah dibentuk selama periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian setelah itu, sambung dia, perlahan kasis mafia tanah mulai banyak terungkap.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pilih Zulhas Jadi Mendag dan Hadi Tjahjanto Sebagai Menteri ATR

“Mereka sebelumnya tersembunyi tapi seperti ditumpahi air panas ke atas tanah. Mereka kemudian menjadi gelagapan dan kepanasan,” ucapnya.

Dia menambahkan, kasus mafia tanah sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Kala itu, sambung Taufiq, Presiden Soeharto berencana memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Seketika harga tanah di sana melonjak karena rencana pemindahan ibu kota ke kawasan itu.. Padahal daerah tersebut dahulu hanya hutan belantara.

“Begitu diketahui akan terjadi perpindahan di sana, tiba-tiba tanah itu menjadi meluap harganya tidak karu-karuan lagi. Dari situ kita ketahui bahwa mafia tanah sudah bermain. Jadi mafia tanah itu sudah sejak lama sekali sudah ada,” ucapnya.