TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ART/BPN kini dipimpin dua orang baru.

Mereka adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ART/BPN dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri.

Hadi Tjahjanto yang juga mantan Panglima TNI itu menggantikan posisi menteri sebelumnya, Sofyan Djalil.

Kini publik pun menunggu gebrakan keduanya.

Jokowi Soroti Sertifikat Tanah

Masalah sertifikat tanah adalah isu yang berulang kali diulang Presiden Jokowi selama masa kepemimpinannya.

Jokowi mengingatkan bahaya yang bisa muncul ketika ada sengketa lahan dan tanah di masyarakat.

Dari warga antar kampung, hingga rakyat dan perusahaan, bisa bertengkar gara-gara masalah lahan ini.

"Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan," kata Jokowi dalam pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, 9 Juni 2022.

Peringatan ini disampaikan Jokowi ketika bicara tentang upaya pemerintah mempercepat sertifikasi tanah sejak 2015.

"Setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada," kata dia.

Tugas Khusus Jokowi untuk Hadi Tjahjanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus untuk Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tugas tersebut berkaitan dengan urusan sengketa tanah dan juga persoalan sertifikat milik rakyat.

Jokowi mengatakan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya diselesaikan.

Termasuk juga mengenai urusan lahan tanah yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

Presiden yakin persoalan itu mampu ditangani oleh Hadi Tjahjanto.

Terlebih dengan pengalaman Hadi yang pernah menjadi Pangilma TNI, Jokowi optimis hal itu bisa dilakukan secara baik.

"Untuk Pak Hadi, sebagai Menteri ATR/BPN, beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori. Kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya juga sangat detail," kata Jokowi usai pelantikan.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan itu, termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," jelas Jokowi.

Untuk diketahui, Hadi Tjahjanto merupakan pensiunan perwira TNI yang sebelumnya menjabat Panglima TNI antara tahun 2017 dan 2021.

Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, dirinya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Hadi Tjahjanto Bakal Tuntaskan Penerbitan Sertifikat Hingga Berantas Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkap sederet persoalan yang bakal diselesaikan pada masa jabatannya.

Pertama ialah kasus sertifikat tanah.

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengatakan akan menyelesaikan target 126 juta bidang tanah tersertifikasi.

Meskipun, hingga saat ini tanah yang tersertifikasi baru 80 juta bidang.

Program tersebut juga telah berjalan saat Sofyan Djalil menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

“Itu akan kita terus selesaikan walaupun permasalahan-permasalahan di lapangan tentunya ada, karena bisa juga mereka ada tumpang tindih dan sebagainya,” ujar Hadi saat konferensi pers setelah serah terima jabatan Menteri ATR/BPN, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Puji Kinerja Sofyan Djalil sebagai Menteri, Hadi Tjahjanto: Saya Tidak Pernah Mimpi Menggantikannya

Terkait tumpang tindih hak milik tanah, Hadi bilang pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan PTPN.

Kemudian, lanjut dia, Badan Pertanahan juga bakal berkoordinasi dengan Perhutani yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Oleh sebab itu saya sampaikan tadi adalah saya sama dengan Pak Sofyan Djalil, akan turun ke lapangan, permasalahan di lapangan akan terus kita eliminir supaya mereka juga tidak menemui permasalahan,” kata Hadi.

Lebih lanjut mantan Panglima TNI ini menyampaikan bahwa pihaknya bakal terus berupaya memberantas praktik mafia tanah.

Meskipun, kata dia, Sofyan Djalil menyebutkan bahwa kasus mafia tanah saat ini mulai mereda karena ada kerja sama antara Polri dan Kejaksaan Agung.

Serupa, Hadi pun berencana akan turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat situasi yang sesungguhnya.

Itu sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada Hadi agar masyarakat merasakan peran langsung Badan Pertanahan Nasional ini.

“Tidak hanya laporan saja, tapi saya akan menanyakan masyarakat, apakah masih ada masalah mafia tanah, apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat apakah ada hal yang lain-lain, apakah masih ada konflik, apakah permasalahan-permasalahan apa namanya sewa yang begitu besar, kemudian ada lagi permaslahan-permasalahan pendapatan negara bukan pajak yang terlalu besar,” ujarnya.

Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Optimistis Target 126 Juta Sertifikat Tanah Bisa Selesai

Kemudian, Hadi juga berjanji bakal terus berkoordinasi terkait permasalahan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sinergi itu dilakukan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono.

“Sudah saya koordinasikan tadi dengan Ibu Siti Nurbaya, kemudian saya juga akan ke lapangan, mana yang prioritas akan juga akan kita urus, sehingga Pak Bambang (Kepala Otorita IKN) bisa segera bekerja pure and clean,” ucap Hadi.

Pesan Presiden Jokowi untuk Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya dalam mengerjakan tugas.

Pertama yakni menyelesaikan konflik agraria.

“Kemarin kita baca di Wakatobi, pak presiden menyampaikan arahan, banyak terjadi pedang-pedangan banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih,” kata dia usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (15/6/2022).

Raja Juli mengatakan konflik agraria tersebut harus diselesaikan secara cepat dan sebanyak mungkin. Pesan kedua dari presiden yakni agar sertifikasi tanah dapat mencapai target yakni 126 juta bidang tanah.

“Proses sertifikasi dilakukan semaksimal mungkin dan menyelesaikan target presiden jokowi sampai 2024,” katanya.

Salah satu problem dalam proses sertifikasi tanah di Indonesia kata Raja Juli yakni masalah transparansi.

Presiden berpesan agar proses sertifikasi tanah dilakukan dengan sederhananya, transparan, dan melayani.

“itu menjadi pesan Jokowi yang nanti akan diekseskusi secara langsung oleh pak menteri dan saya membantu mengeksekusi,” katanya.

Serah Terima Jabatan, Hadi Tjahjanto Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/ BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan Menteri ATR/BPN, Rabu (15/6/2022).

Serah terima jabatan diakukan dari Sofyan Djalil kepada Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/6/2022) sekira pukul 17.20 WIB.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersyukur prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung aman dan lancar.

“Kita semua menyaksikan perjalanan sejarah Kementerian ATR/BPN yang hari ini dilaksanakan, yaitu proses pergantian pimpinan dari pak Sofyan Djalil kepada saya,” kata Hadi Tjahjanto dalam sambutannya, Rabu (15/6/2022).

“Ini adalah satu proses yang normal dan wajar. karena proses pergantian pimpinan mulai dari kedinasan manapun itu adalah lumrah,” lanjut dia.

Hadi lantas mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Djalil dan berkomitmen melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sofyan Djalil dan Ibu, selamat bertugas di ruang pengabdian yang baru.”

Sementara itu, mantan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menceritakan pengalamannya ketika dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istsma Negara, Selasa (14/6/2022) kemarin.

“Saya tanya siapa menggantikan saya, Pak Hadi. Alhamdulilah saya spontan. Alhamdulillah teman-teman di sini sangat nyaman dengar Pak Hadi jadi menteri di sini,” kata Sofyan Djalil.

Dia yakin Menteri ATR/BPN yang baru bisa melanjutkan program kementerian yang sudah berjalan.

Sebab, kata Sofyan, Hadi Tjahtjanto adalah sosok yang berdedikasi tinggi buat negara.

“InsyAllah Pak Hadi dengan Pak Juli akan memimpin kementerian ini lebih baik yang ada pada sebelumnya,” kata Sofyan.

“Beberapa hal yang masih jadi perhatian pak Presiden yang kita harus kerjakan dan telah kami kerjakan dan bapak teruskan adalah Reforma Agraria,” lanjut dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik calon menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).

Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Menteri yang dilantik ialah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24N Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Adapun Wakil Menteri yang dilantik yakni, John Wempi Watipo sebagai Wakil menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. (tribun network/thf/Tribunnews.com)