Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Sherpa G20 Indonesia, Duta Besar Dian Triansyah Djani membantah dugaan Indonesia mengundang Ukraina di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sebab desakan dari negara lain.

Dubes RI mengatakan, Indonesia adalah negara besar dengan demokrasi ketiga terbesar di dunia dan dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Dengan semua itu, serta semua sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia tidak bisa dengan mudah ditekan oleh negara lain.

"Negara kita terlalu besar untuk ditekan oleh orang-orang (negara lain)," kata Dubes Trian di webinar Pengenalan Presidensi G20 serta Langkah Diplomasi Kepemimpinan Indonesia Sebagai Tuan Rumah, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Harap Forum G20 Persempit Kesenjangan Digital

Baca juga: Dukungan Kuat Komunitas Intelektual Diharapkan Menjadi Warisan Presidensi G20 Indonesia untuk Dunia

Co Sherpa menjelaskan, Indonesia sebagai presidensi berhak mengundang negara-negara menurutnya ada kepentingan, termasuk Ukraina.

Dan hal itu bukan karena tekanan, namun hak presidensial untuk dapat mengundang siapa saja yang dianggap pantas berkontribusi dalam pembahasan di G20.

"Ukraina tentunya akan dapat berkontribusi, karena dia bisa menerangkan apa yang terjadi dan apa dampaknya. Karena Ukraina pengekspor gandum yang besar, dan ini merupakan part of solution," ujarnya.

Dian Triansyah mengatakan, G20 pada mulanya diciptakan untuk merespon permasalahan isu kerjasama ekonomi global.

Akan tetapi, menurutnya, Indonesia perlu menyadari bahwa G20 hidup dengan banyak negara di dunia, yang terkadang apa yang terjadi di dunia turut berdampak pada pembahasan di G20.

Baca juga: Ketua DPR Ajak Negara G20 Selamatkan Nasib Dunia dari Berbagai Krisis Global

Baca juga: EWG Ketiga G20 di Swiss, Sepakati Metode Deklarasi Menteri Perburuhan

Konflik yang terjadi di negara Eropa bagian timur itu telah menyebabkan krisis energi dan juga berdampak pada 1,7 miliar rakyat dunia.

Tentunya hal itu perlu dan penting menjadi pembahasan dalam G20.

"Bagaimana bisa membahas jika kita tidak mendengarkan semua pihak. Karena itu kita juga mendengar negara yang menjadi pihak di G20 maupun negara yang di luar G20," ujarnya.