Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi membahas isu penghinaan Nabi Muhammad SAW saat melakukan pertemuan Komisi Bersama Menlu India, Jaishankar, di New Delhi, Jumat (17/6/2022).

Menlu RI menyampaikan secara khusus kepada Menlu India mengenai keprihatinan dan kecaman terhadap pernyataan dua politisi partai Bharatiya Janata (BJP) yang menghina Nabi Muhammad.

“Sebagai tanggapan Menlu India sampaikan bahwa statement dua politisi tersebut tidak mencerminkan posisi partai BJP dan sama sekali juga tidak mencerminkan posisi pemerintah,” kata Retno pada konferensi pers virtual.

Retno mengatakan, Menlu India menjelaskan bahwa dua politisi tersebut telah diberhentikan dari jabatannya dan telah dinonaktifkan dari partai.

Menlu India juga menjelaskan secara lebih detail statement yang disampaikan BJP, dimana BJP menghormati semua agama dan menolak dengan keras penghinaan terhadap agama.

“BJP juga menentang dengan keras ideologi yang menghina atau merendahkan agama tertentu,” kata Retno mengutip pernyataan Menlu India.

Saat bertemu Jaishankar, Retno kembali mengulangi apa yang disampaikan di pertemuan para Menlu ASEAN-India mengenai pentingnya terus dikembangkan budaya toleransi dan saling menghormati.

Baca juga: Slamet Maarif: Saya Minta Dubes India Tinggalkan Indonesia Mulai Besok

“Hanya dengan saling menghormati perbedaan termasuk perbedaan agama maka persahabatan dan kerjasama akan dapat terus diperkuat,” kata Retno.

Dalam rangka ini, Retno mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk melanjutkan kembali program Indonesia–India Interfaith Dialogue (IIID) yang pernah diselenggarakan pada tahun 2018.

Baca juga: Massa Demo 1706 Bubar, Lalu Lintas di Depan Kantor Kedutaan Besar India Kembali Normal

“Dalam pembicaraan tadi, kita berusaha agar Interfaith Dialogue yang kedua dapat dilakukan apabila tidak menjelang akhir tahun ini, maka dapat dilakukan pada tahun 2023,” ujarnya.

Kantor Kedubes India Didemo

Umat Islam di Indonesia yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi 1706 di depan Kedubes India, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2022).

Namun saat didemo, ternya kantor Kedutaan Besar India sedang libur.

Aziz Yanuar, ketua Bidang Advokasi DPP Frot Persaudaan Islam menyebutkan hal ini merupakan bentuk ketakutan pihak Kedubes India.

Bentuk ketakutan itu, menurut Aziz karena pihak Kedubes India menyadari ihwal penistaan agama yang dilakukan politisi India, Nupur Sharma, merupakan perbuatan yang tidak benar.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Depan Kedubes India Masih Berlangsung, Arus Lalu Lintas Arah Mampang Macet

"Kedubes hari ini katanya libur. Ini adalah bentuk ketakutan. Kenapa? Orang kalau takut ya seperti ini. Takut kenapa? Salah. Mereka menyadari bahwa pihak India melakukan kesalahan dengan melakukan penghinaan terhadap Rasulullah melalui orang pengurus partai," ujar Aziz kepada awak media, Jumat (17/6/2022), di depan Kedubes India.

Informasi liburnya Kedubes India didapat Aziz saat empat orang pihaknya mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam Kedubes India.

Namun, bukannya bertemu dengan pihak Kedubes India, perwakilan massa aksi 1708 justru hanya bertemu dengan pengelola gedung di mana Kedubes India menyewa.

Pihak pengelola menyampaikan informasi kepada perwakilan massa aksi 1708 ihwal pihak Kedubes India yang tengah libur.

Disampaikan Aziz, nihilnya hasil yang didapat saat masuk Kedubes India menjadi acuan umat Islam yang tergabung dalam massa aksi untuk terus menggugat dan mengusir Kedubes India dari Indonesia.

"Kita minta untuk dihukum seberat-beratnya. Mereka salah, mereka takut enggak mau menemui," kata Aziz.